Tak Produktif Lagi, Pemerintah Bagikan 978 Ribu Hektare Lahan Hutan
Jokowi mengatakan, ia melihat banyak masyarakat kesulitan karena persoalan sengketa lahan. Di Bengkulu, ada warga masyarakat yang bersengketa dengan perusahaan swasta yang memiliki hak konsesi.
(Baca: Jokowi Minta Penataan Pemanfaatan Lahan Hutan Dipercepat)
Menurut Jokowi, sengketa itu terjadi karena kampung warga masuk ke dalam wilayah konsesi perusahaan. Padahal, kampung tersebut sudah dihuni sebelum dikeluarkannya izin konsesi kepada perusahaan. "Sehingga menjadi sengketa dan kalah," kata Jokowi dalam Rapat Terbatas tentang Kebijakan Pemanfaatan Tanah di Hutan, di Kantor Presiden, Jakarta, pada Februari lalu.
Lebih lanjut, Jokowi juga meminta agar inventarisasi dan verifikasi pengusaaan lahan di kawasan hutan disederhanakan. Jangan sampai prosesnya berbelit-belit dan malah menyulitkan rakyat. "Sehingga keluhan-keluhan rakyat yang sampai ke bisa diselesaikan secara cepat," kata Jokowi.
(Baca: Redistribusi Lahan untuk Masyarakat)
Program Reforma Agraria, yang diusung pemerintahan Jokowi, dalam empat tahun terakhir telah membagikan sertifikat perhutanan sosial seluas 2,6 juta hektare dari total 12,7 juta hektare yang direncanakan. Pada 8 Februari lalu, Jokowi membagikan Surat Keputusan (SK) Pemanfaatan Hutan Sosial untuk Rakyat bagi 8.900 kepala keluarga (KK) di Cianjur, Jawa Barat. Setiap kepala keluarga dapat mengelola 1,5 hektare lahan selama 35 tahun.
Menurut Jokowi, proses pengelolaan lahan kawasan hutan disertai dengan pendampingan kepada masyarakat. Lahan hutan yang dikelola rakyat harus ditanami tanaman produktif yang bisa menambah penghasilan masyarakat namun tetap menjaga kelestarian hutan.
(Baca: Jokowi Akan “Bagi-bagi” Lahan Perhutani untuk Rakyat)
