Bappenas: Proses Pemindahan Ibu Kota Butuh Waktu 5-10 Tahun

Sorta Tobing
30 April 2019, 15:48
biaya pemindahan ibu kota, jakarta seperti new york, bappenas, bambang brodjonegoro, dua skema pemindahan ibu kota
AGUNG SAMOSIR | KATADATA
Ilustrasi Jakarta. Bappenas mengatakan, proses pemindahaan ibu kota butuh waktu 5-10 tahun.

"Luas jalan hanya 6,2 persen dari luas wilayah DKI Jakarta. Idealnya, kalau ingin tidak terlalu macet butuh 15 persen terhadap luas wilayah," ujar Bambang.

Selain itu, padatnya aktivitas di Jakarta juga menimbulkan dampak negatif ke lingkungan. Misalnya, Jakarta kerap dilanda banjir saat musim hujan karena tinggi permukaan tanah yang terus menurun dari permukaan air laut.

(Baca: Anies: Pembangunan Jakarta Tetap Berlangsung Meski Ibu Kota Pindah)

Namun pemindahan ibu kota ini, kata Bambang, hanya lingkup kegiatan pusat pemerintahan dan bisnis yang mendukung pemerintahan. Sehingga jika terealisasi, kementerian/lembaga negara akan pindah ke ibu kota baru itu.

Sedangkan lembaga negara yang menjadi pusat kegiatan keuangan dan bisnis seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, ataupun Bursa Efek Indonesia direncanakan tetap di Jakarta.

"Kita tidak desain ibu kota baru itu menjadi pesaing Jakarta. Contoh Washington DC apakah untuk menyaingi New York tidak?" ujar dia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan hal serupa. Rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa mengikuti model kota-kota di Amerika Serikat. Pemerintahan Paman Sam itu memindahkan ibu kota pemerintahannya dari New York ke Washington DC.

"Washington yang jadi ibu kota lebih kecil, New York yang menjadi kota dagang dan kota bisnis," kata JK kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, siang tadi.

(Baca: Rencana Pindah Ibu Kota, Jusuf Kalla Impikan Jakarta Seperti New York)

Jakarta diharapkan dapat menjadi daerah dengan pusat bisnis dan kegiatan perekonomian seperti New York. Adapun daerah baru di luar Pulau Jawa yang menjadi ibu kota baru akan menjadi pusat pemerintahan.

Dengan pemisahan ibu kota pemerintahan dan pusat kegiatan perekonomian, Kalla berharap pembangunan di Indonesia dapat berjalan dan terencana dengan baik. "Sehingga pemerintah pusat itu tidak terlalu besar, tapi diberikan kewenangan otonomi untuk mengkoordinasi daerah-daerah dengan baik," jelasnya.

Halaman:
Reporter: Antara
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...