Sandiaga-Prabowo Menang Pilpres, Pajak UMKM Digital Nol Persen

10 Januari 2019, 06:29

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Bakal calon wakil presiden Pilpres 2019 Sandiaga Uno (kanan) tiba di gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/8). Sandiaga menyambangi KPK untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat untuk verifikasi KPU sebagai calon peserta Pilpres 2019.

Sudirman Said selaku Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menilai, wacana tersebut dapat memudahkan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah dalam menunaikan pajak. "Nanti rasio pajak semakin besar," katanya.

Selain itu, Prabowo-Sandiaga juga mendorong pembentukan Badan Penerimaan Negara. Seluruh direktorat di Kementerian Keuangan yang menerima pendapatan negara kelak dialihkan ke lembaga ini, seperti Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea Cukai. "Segala macam yang mengurus revenue masuk situ," ujar Sudirman.

Badan Penerimaan Negara hendak dibuat untuk memacu peningkatan pendapatan negara. Sementara itu, Kementerian Keuangan lebih fokus melaksanakan tugas sebagai regulator. (Baca juga: Kemenkeu Ungkap Penyebab Penerimaan Hibah 11 Kali Lipat dari Target)

Menurut Sudirman, Kementerian Keuangan selama ini memiliki banyak tugas mulai dari mengeluarkan peraturan, menerima pendapatan hingga pengeluaran negara sehingga penerimaan negara tak optimal. "Kalau difokuskan ke penerimaan negara, saya kira baik," ucapnya.

Sudirman menyatakan, wacana tersebut sebenarnya sudah lama ada tetapi pemerintah tak kunjung melaksanakan. (Baca juga: Berkat Uang Minyak, Penerimaan Negara 2018 Capai 102,5% dari Target)

Halaman: