Pelonggaran Investasi Asing Dinilai Bisa Turunkan Elektabilitas Jokowi
"Kesimpulannya kami drop," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai Rapat Terbatas soal Divestasi Freeport, di Istana Kepresidenan, Kamis (29/11).
Keputusan untuk mengeluarkan sektor-sektor yang terkait UMKM pada awalnya disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Solo pada 28 November 2018. Darmin juga mengatakan, Presiden beberapa hari lalu pernah menyampaikan soal ini lewat Menteri Sekretaris Negara Pratikno. "Setelah (jadi) ramai diberitahu," kata Darmin.
Lima bidang usaha yang dikembalikan ke DNI pada awalnya terdapat pada kelompok A dan B dalam draf awal revisi Perpres Nomor 44 Tahun 2016. Untuk kelompok A, terdapat empat bidang usaha yang dikeluarkan dari kelompok dicadangkan untuk UMKM-K, sedangkan di kelompok B terdapat satu bidang usaha yang dikeluarkan dari persyaratan kemitraan.
Kelima bidang usaha tersebut, yakni industri pengupasan dan pembersihan umbi-umbian, percetakan kain, kain rajut khususnya renda, warung internet, serta perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet. Dengan demikian, masih tersisa 49 bidang usaha yang masuk revisi DNI, yaitu 25 bidang usaha yang terbuka 100% untuk asing dan 24 bidang usaha terbuka bagi asing namun tidak sampai 100%.
(Baca: Hipmi Tolak Masuknya Modal Asing di 54 Bidang Usaha UMKM)
