Kemenkumhan Tak Setujui Rencana KPU Larang Eks Koruptor Jadi Caleg

Yasonna mengusulkan agar wacana larangan koruptor jadi caleg dilakukan dengan cara lain, misalnya mengundang partai politik mendeklarasikan bersama untuk tidak mencalonkan mantan narapidana korupsi. KPU, lanjutnya, dapat mengelola hal tersebut dengan baik sehingga mampu meyakinkan publik.

“Supaya jangan biasa, mentang-mentang bisa buat peraturan, tabrak saja peraturan di atasnya,” kata dia.

(Baca juga: KPU Klaim Berwenang Terbitkan Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg)

KPU sebelumnya berkukuh untuk menerbitkan aturan melarang mantan narapidana korupsi untuk maju Pileg. Draf aturan tersebut bahkan sudah disampaikan ke Kemenkumham untuk diundangkan. Kendati, Kemenkumham bersama Kemendagri, Bawaslu, serta DPR menolak adanya wacana tersebut.

Penolakan juga muncul dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), konstitusi telah menjamin pemberian hak kepada seluruh warga negara berpolitik, tak terkecuali mantan narapidana korupsi. Jokowi pun meminta agar KPU menelaah kembali wacana pelarangan itu.

Berbeda pendapat, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan penolakan atas wacana pelarangan mantan terpidana korupsi ikut Pileg aneh. Menurut Kalla, semua pihak tentu menginginkan parlemen yang bersih dan bermartabat.

Publik menginginkan agar wakil rakyat diisi oleh bukan bekas koruptor. Selain itu, Kalla menilai anggota parlemen yang diisi bekas koruptor kurang enak dilihat. “Masa sudah jelas ada masalahnya bisa diinginkan lagi jadi anggota DPR,” kata Kalla.