Pengusaha Sawit Kritik Pengirim Surat Terbuka untuk Jokowi & Uni Eropa
Dalam surat terbuka, para perwakilan yang menentang industri sawit tersebut menggambarkan perkebunan dan industri kelapa sawit dinilai telah merusak fungsi hutan dan gambut dalam skala luas, hingga aduan mengenai adanya perlakuan tidak adil terhadap petani kecil lantaran pemerintah dinilai lebih berpihak terhadap kepentingan para pemilik modal.
(Baca Juga : Pengusaha Minta Pemerintah Konsisten Melobi Sawit RI ke Pasar Dunia)
“Kami juga telah kehilangan desa-desa kami (karena hak kelola kami terhadap lahan telah diokupasi oleh perkebunan sawit), kehilangan sumber pangan, sumber mata pencaharian, sumber obat-obatan herbal, berbagai jenis tanaman langka dan plasma nutfah, serta kehidupan kolektif yang ditopang oleh beragam kearifan lokal, termasuk tempat-tempat bersejarah warisan leluhur kami,” bunyi pernyataan dalam surat terbuka.
Selain itu, dalam praktik di lapangan, mereka mengaku masih berkonflik, mengalami kriminalisasi dan menjadi korban pelanggaran HAM, pengabaian hak-hak buruh, permasalahan sosial, ekonomi maupun lingkungan yang menciptakan bencana ekologis yang berkelanjutan seperti kekeringan, kebakaran hutan, polusi air, berkurangnya stok ikan, kehilangan ketahanan pangan yang memperburuk kualitas hidup masyarakat setempat, terutama untuk perempuan dan anak.
Menghadapi sejumlah tudingan dan persoalan lingkungan, sosial dan HAM yang kerap membayangi industri perkebunan sawit Indonesia, pemerintah sebelumnya sudah mengambil langkah guna memulihkan citra sawit Indonesia di mata dunia. Salah satu langkahnya ialah dengan meneribitkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai bukti keberlanjutan lingkungan.
Regulasi tentang ISPO pun masih terus digodok dan bakal dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Presiden. “Secepatnya kami selesaikan,” ujar Deputi Bidang Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud.
