Berlandaskan Putusan Buni Yani, Berkas PK Ahok Diterima Hakim PN Jakut
Selain itu, terdapat kekhilafan hakim ketika langsung menahan Ahok usai putusan vonis dua tahun penjara dibacakan. Padahal, Ahok ketika itu sempat mengajukan banding atas putusan tersebut.
Menurut Fifi, dasar penahanan Ahok seharusnya dengan pertimbangan dirinya akan mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti. Sementara Ahok selama persidangan berlangsung dianggap kooperatif.
"Itu tidak diuraikan mengapa Pak Ahok harus ditahan seketika, padahal pada saat itu Pak Ahok langsung menyatakan banding," kata Fifi.
Fifi mengatakan, hal lain yang menjadi dasar untuk mengajukan PK adalah banyaknya kejanggalan dari para pelapor. Menurut Fifi, para saksi pelapor kebanyakan memberikan keterangan yang sama ketika sidang berlangsung.
Adapun, Fifi menyebut tidak ada satupun penduduk kepulauan seribu yang melapor atas pidato Ahok. "Harusnya ini jadi pertimbangan juga itu (penduduk Kepulauan Seribu) baru marah dan tersinggung sesudah ada editan si bapak sana (Buni Yani)," kata Fifi.
JPU kasus penodaan agama, Ardito Muwardi menilai kasus Buni Yani tak bisa menjadi dasar pengajuan PK yang dilakukan Ahok. Ardito beranggapan kedua materi kasus tersebut berbeda dan tak bisa disangkutpautkan.
"Apa yang jadi dasar dalam pembuktian itu tidak ada sangkut pautnya. Buni Yani dipersalahkan karena UU ITE, itu adalah mengangkut unsur delik. Ahok dipersalahkan karena penodaan agamanya. Pembuktian di Buni Yani sama sekali tidak menggangu pembuktian di tempat Ahok, begitu pun sebaliknya," kata Ardito.
Buni Yani mendapat vonis hukuman pidana penjara satu tahun enam bulan karena terbukti melawan hukum dengan menyebarkan video tanpa izin Dinas Komunikasi dan Informasi Masyarakat Pemprov DKI Jakarta. Video yang disebarkan merupakan video pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.
Hakim menilai Buni Yani terbukti mengubah durasi video dari 1 jam 48 menit 33 detik menjadi hanya 30 detik ditambah potongan caption.
Sidang pemeriksaan berkas PK Ahok hanya berlangsung sekitar 10 menit. Selama proses menjelang dan setelah sidang, massa pro dan kontra sidang membawa berbagai spanduk menyuarakan pendapat mereka.
(Baca juga: MUI Perkirakan Akan Ada Protes Bila MA Kabulkan PK Ahok)
