Kisruh Tudingan La Nyalla soal Mahar Politik di Gerindra
Riza juga menjelaskan alasan Gerindra tak dapat memberikan dukungan kepada La Nyalla dalam Pilkada Jawa Timur. Alasannya, kursi Gerindra di DPRD Jawa Timur kurang untuk bisa mencalonkan La Nyalla dalam Pilkada.
"Gerindra kan kursinya tak sampai 20. Enggak bisa ngusung sendiri dan butuh koalisi dari teman-teman," kata Riza.
Adapun, koalisi untuk bisa mendukung La Nyalla tak kunjung tercipta karena beberapa partai lain telah memiliki pilihan mendukung Syaifullah Yusuf-Ida Fauziyah maupun Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak. Riza mengatakan Gerindra sudah mengusahakan pembentukan koalisi tersbebut.
"Artinya kami pro awalnya ingin mengusung satu poros baru, di antaranya yang masuk dalam nominasi itu La Nyalla," kata Riza.
(Baca: ICW Catat Sepuluh Potensi Korupsi di Pilkada Serentak 2018)
Mahar politik sebagai bentuk korupsi
Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, mahar politik merupakan salah satu potensi korupsi yang laten terjadi di setiap pemilihan kepala daerah. Mahar politik tersebut lazim dilakukan agar calon kepala daerah dapat dipinang partai untuk maju dalam kontestasi Pilkada.
Menurut Donal, nilai mahar politik bahkan bisa mencapai Rp 20 miliar. Kendati masalah ini kerap tak diakui baik oleh bakal calon maupun partai politik karena dianggap akan merusak lobi yang telah dilakukan.
"Padahal masalah ini sangat krusial, tapi KPK dan Bawaslu belum bisa memproses mahar politik," kata Donal.
Pengamat politik Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menambahkan, mahar politik saat ini sudah menjadi tradisi, namun sulit dibuktikan. Yunarto mengatakan mahar politik biasanya diserahkan dalam bentuk uang tunai, sehingga sulit terlacak.
"Sulit (terlacak) kalau distribusinya lewat Rupiah," kata Yunarto.
Selain itu, mahar politik biasanya juga diberikan dalam bentuk masa uang asing. Pada 2018, Yunarto menilai jika jumlah mahar politik lebih besar dibandingkan Pilkada-pilkada sebelumnya.
"Tahun 2018 ini bukan hanya paling besar, tapi saya lihat di 2018 ada kenaikan berkali-kali lipat," kata Yunarto.
Menurut Yunarto, mahar politik lazim dilakukan oleh partai-partai yang urung memasang kadernya melenggang dalam Pilkada 2018. Selain itu, potensi mahar politik biasanya dilakukan oleh partai-partai yang memberikan rekomendasinya di menit-menit terakhir pendaftaran calon.
"Yang biasanya di injury time, proses pembahasannya tarik ulur," kaa Yunarto.
