Kementerian Pertahanan Dapat "Rapor Merah" Mengenai Pelayanan Publik
Tidak hanya itu, Ombusman juga menilai kepatuhan pemerintah kabupaten/kota. Secara umum, standar pelayanan publik di Pemerintah Kota cenderung memburuk. Terdapat beberapa yang mengalami perbaikan namun terindikasi faktor politik karena akan menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tahun depan.
Amzulian mengatakan sudah menyampaikan hasil penilaian tersebut ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi pun mengizinkan hasil ini diumumkan kepada publik agar bisa menjadi bahan perbaikan bagi Kementerian yang ada.
Menurut Amzulian, dari tahun ke tahun, jumlah laporan terhadap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pelayanan publik di Indonesia semakin meningkat. Data Ombudsman menyebutkan, tahun 2015 laporan yang masuk hanya 6.897. Namun, tahun 2016 ada 9.075 laporan, dan 2017 diperkirakan akan berada di atas 10 ribu laporan.
Dari jumlah tersebut, laporan terbanyak adalah penundaan masalah yang berlarut. Seharusnya, Kementerian, Lembaga, dan Pemda maupun Pemkot memiliki standar kapan dokumen yang diajukan bisa selesai, termasuk biayanya.
Penundaan masalah ini, menurut Amzulian Rifai bisa menjadi pintu masuk adanya praktik pungutan liar. "Karena penundaan berlarut orang akan memberi uang supaya persoalan cepat selesai," ujar dia.
Permasalahan lainnya yang dilaporkan adalah penyalahgunaan wewenang. Kemudian permasalahan penyimpangan prosedur.
(Baca: Pelayanan Publik Biang Keladi Penurunan Indeks Anti Korupsi 2015)
Anggota Ombudsman Adrianus Meliala juga menyampaikan berbagai permasalahan akan hambatan program reformasi agraria yang dilakukan oleh pemerintah. Dari hasil penilaiannya ini, Ombudsman menemukan bahwa Badan Pertanahan di wilayah Jawa Timur dan DKI Jakarta memberikan pelayanan yang paling buruk.
