Bawaslu: Pilkada 2018 Paling Rawan di Papua, Maluku, dan Kalbar
(Baca: Ekonom Prediksi Pilkada Serentak Dongkrak Ekonomi 2018)
Pada Provinsi Kalimantan Barat, kerawanan paling tinggi terjadi pada dimensi kontestasi, yakni 3,48, partisipasi sebesar 2,83, dan penyelenggaraan sebesar 2,75. Tingkat kerawanan yang tinggi di Kalimantan Barat karena maraknya penggunaan isu suku, ras, agama dan antargolongan (SARA), politik identitas dan politisasi birokrasi dalam pelaksanaan tahapan pilkada.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, berbagai masalah terkait Pilkada yang terjadi di ketiga wilayah tersebut memang harus dipantau agar tidak mengganggu proses demokrasi. Terlebih, Papua tidak hanya kali ini menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan Pilkada yang tinggi.
"Papua memang harus jadi hal yang kita cermati bersama," kata Tjahjo.
Tjahjo pun sepakat untuk memantau potensi kerawanan di Kalimantan Barat. Pasalnya, penggunaan isu SARA dalam faktor kontestasi di wilayah tersebut cukup tinggi. "Kalimantan Barat kami sepakat karena sudah muncul konsolidasi dari satu suku," kata dia.
Untuk tingkat Kabupaten/Kota, potensi kerawanan tinggi pada IKP terdapat di enam daerah dari 154 daerah. Keenamnya, yakni Kabupaten Mimika (3,43), Kabupaten Paniai (3,41), Kabupaten Jayawijaya (3,40), Kabupaten Puncak (3,28), Kabupaten Konawe (3,07), dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (3,05).
Afifuddin mengatakan, empat dari enam daerah tersebut mempunyai karakter yang serupa, yakni mendapat skor tertinggi pada dimensi penyelenggaraan. Keempat daerah adalah Kabupaten Mimika (4,51), Kabupaten Paniai (4,18), Kabupaten Jayawijaya (3,71), dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (3,38).
Sementara Kabupaten Konawe mempunyai skor kerawanan tertinggi dalam dimensi kontestasi dengan skor 3,85. Untuk skor kerawanan tertinggi pada dimensi partisipasi tercatat pada Kabupaten Puncak (3,65).
Dengan dipetakannya IKP, Ketua Bawaslu RI Abhan berharap agar hal ini dapat menjadi alat deteksi dini mencegah permasalahan yang terjadi saat Pilkada. "Besar harapan kami agar IKP Pilkada 2018 ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Abhan.
