BPH Migas: 11 Wilayah BBM Satu Harga Terkendala Izin Pemerintah Daerah
Dari enam itu, hanya dua sub penyalur yang telah beroperasi. Namun belum sesuai dengan harga yang ditentukan pemerintah karena biaya angkut. "Mudah-mudahan bisa kita posisikan di enam sub penyalur ini menjadi BBM satu harga, untuk melengkapi 54 titik yang menjadi target," kata Henry.
Di sisi lain, ada 11 wilayah saat ini tengah dalam proses pembangunan lembaga penyalur yang terdiri dari SPBU kompak hingga SPBU mini. Dari jumlah itu delapan wilayah pembangunannya sudah mencapai 85%. Ini berada di Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Kabupaten Natuna Kepulauan Riau, Nias Barat Sumatera Utara, Bulungan Kalimantan Utara, Nunukan Kalimantan Utara, Wakatobi Sulawesi Tenggara, Belu Nusa Tenggara Timur , Konawe Sulawesi Tenggara.
Sisanya, pembangunannya masih 5% hingga 15%. Penyalur itu ada di Boven Digoel Papua, Waropen di Papua, dan Sorong Selatan di Papua Barat.
Masalah lain dalam program BBM Satu Harga, menurut Henry adalah menjaring investor atau badan usaha agar mau membangun lembaga penyalur di wilayah terpencil. Ini karena margin yang diberikan tidak besar.
Salah satu contohnya menyiapkan lembaga penyalur BBM satu harga di daerah Papua. Awalnya badan usaha mendapatkan penawaran margin sebesar Rp 150 per liter, tapi dianggap belum menarik, sehingga Pertamina menambah margin menjadi Rp 700 per liter bagi badan usaha. "Ini yang menanggung Pertamina, anggaplah itu Corporate Social Responsibility," kata Henry.
Menurut Henry, Pertamina mengeluarkan sekitar Rp 1,2 triliun untuk biaya angkut BBM ke 54 titik yang menjadi target lokasi BBM satu harga tahun ini. Hingga kini sudah ada 26 titik yang menerapkan BBM Satu Harga, dan akan menyusul enam titik baru.
