Resmi Dilantik, Anies-Sandi Ditagih Hentikan Reklamasi Teluk Jakarta
Deputi Advokasi Hukum dan Kebijakan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Tigor Hutapea mengatakan Anies-Sandi segera merealisasikan Tim Sinkronisasi untuk memformulasikan kebijakan penghentian reklamasi. (Baca: Luhut Teken Surat Keputusan, Reklamasi Teluk Jakarta Dilanjutkan)
Tigor mengingatkan reklamasi di Teluk Jakarta telah menimbulkan kesengsaraan pada nelayan dan keluarganya akibat kehilangan mata pencaharian. Dia juga mengatakan, selain nelayan yang terdampak dari proyek reklamasi, bahaya lain yang menunggu warga Jakarta di antaranya banjir besar di hilir karena terhambatnya aliran 13 (tiga belas) sungai Jakarta dan sedimentasi di muara sungai.
Menjelang pelantikan Anies-Sandi, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan telah mencabut moratorium (penghentian) proyek reklamasi di pulau C, D, dan G. Para pengembang kembali memiliki hak mengelola reklamasi. Pulau C dan D akan digarap oleh PT Kapuk Naga Indah, sementara Pulau G dikerjakan oleh PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan PT Agung Podomoro Land.
Luhut menyatakan telah berdiskusi dengan Sandi terkait pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta. Dia mengatakan telah menjelaskan hal-hal terkait pencabutan moratorium tersebut kepada Sandi.
Setelah moratorium dicabut, pemerintah provinsi DKI Jakarta juga mengajukan surat kepada DPRD untuk membahas Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K). Pembahasan kedua Raperda untuk memperkuat legalitas kebijakan reklamasi Teluk Jakarta.
