LBH Akan Kawal Anies-Sandi untuk Setop Privatisasi Air Jakarta
Sementara itu Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yuyun Yuhanah mengatakan, pemprov Jakarta masih akan mengkaji putusan MA sebelum memutuskan langkah selanjutnya. "Kami masih mengkaji, belum mengambil putusan finalnya seperti apa. Karena banyak aspek yang harus dikaji," kata Yuyun ketika dihubungi Katadata, Kamis (12/10).
Yuyun mengatakan, pihaknya masih belum mendapatkan salinan resmi dari MA terkait putusan itu. "Sambil menunggu resminya seperti apa sambil kami juga sambil mengkaji positif negatifnya bagaimana terhadap Pemprov DKI Jakarta atas putusan ini," kata Yuyun.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik Aetra, maupun Palyja. Yuyun menuturkan, koordinasi yang akan dilakukan dengan Aetra dan Palyja terkait kerja sama dalam pengurusan perusahaan air di DKI Jakarta.
"Apakah kami akan tetap sejalan atau kita berpisah jalan. Tapi belum ada putusan finalnya, masih dalam proses pengkajiannya," kata Yuyun. (Baca: Selain Astra, Kini Salim 'Menguasai' Bisnis Air Bersih di Jakarta)
Sebelum diumumkan keputusan pencabutan privatisasi air oleh MA, pemilik kedua operator air di Jakarta melepaskan sahamnya. Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani dan Sandiaga Uno menjual 100% Acuatico Group ke Grup Salim. Acuatico merupakan pemilik 100% saham Aetra.
Grup Salim mengakuisisi Acuatico dengan nilai US$ 92,87 juta pada 8 Juni lalu. Akuisisi oleh Salim melalui Moya Indonesia Holdings Pte Ltd, dan dilaporkan ke bursa efek Singapura.
Belakangan, PT Astratel Nusantara dan Suez Environtment melego 100% kepemilikan sahamnya di Palyja pada September lalu. Astratel, anak usaha PT Astra International Tbk, bersama Citigroup melepas 49% saham Palyja kepada perusahaan lokal PT Mulia Semesta Abadi. Sementara, Suez Environtment menjual 51% saham Palyja kepada perusahaan di Singapura, Future Water Ltd.
