RUU Pemilu Buntu, Pansus DPR Siapkan Tiga Skenario
"Sehingga setiap anggota DPR dapat memilih lima isu krusial dalam satu kesempatan, yang kemudian akan dilakukan rekapitulasi," kata Lukman. (Baca: KPK Disarankan Ajukan Uji Materi ke MK Terkait Pansus Hak Angket)
Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria menambahkan, Pansus akan menggelar Sidang Paripurna DPR pada 20 Juli 2017. "Kami membuat jadwal untuk antisipasi jika tak mufakat (di tingkat Pansus)," ucap Riza di Gedung MPR/DPR.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyarankan agar pembahasan RUU Pemilu langsung dibawa ke Rapat Paripurna jika masih terdapat kebuntuan di tingkat Pansus. Apabila pembahasan RUU Pemilu masih buntu saat Paripurna, pemerintah menyarankan menggunakan UU Pemilu yang lama ataupun Perppu.
Saat ini, kata Tjahjo, pembahasan RUU Pemilu masih memiliki waktu hingga tenggat tanggal 29 Juli 2017. Dia menyatakan optimistis jika pembahasan RUU Pemilu selesai sebelum dimulainya tahapan Pemilu 2019. "Habis lebaran, masih cukup waktu," kata Tjahjo di Gedung DPR/MPR.
Sementara itu Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhani mengkhawatirkan pembahasan RUU Pemilu yang terus terlunta, melewati target awal selesai pada April 2017. Padahal, RUU Pemilu ini merupakan regulasi yang terdiri dari tiga undang-undang dengan jumlah pasal yang sangat banyak.
Dia mengatakan, pembahasan RUU yang berlarut akan berdampak kepada semakin terbatas waktu dalam persiapan pemilu. Kedua, dampak bagi calon peserta pemilu sendiri. Lambatnya UU juga akan membuat calon peserta pemilu kesulitan memahami dan bahkan menyiapkan prasyarat menjadi peserta pemilu. "Bagi pemilih dan masyarakat secara umum juga akan sulit memahami ketentuan pemilu jika UU selesai berdekatan dengan tahapan Pemilu," kata Fadli.
