Rajamohanan Beberkan Oknum Pajak Penerima Suapnya

(Baca juga: Ditjen Pajak Akan Rilis Kartu Gabungan NPWP dan Data Bank)

“Bagaimana pun cara harus bertemu, karena kalau langsung bayar beberapa miliar ada ratusan karyawan sejak 1998, jadi perusahaan saya bisa hancur,” katanya.

Pertemuan itu akhirnya terjadi pada 6 Oktober 2016. Mohan pun menyerahkan berbagai dokumen dan menyampaikan masalah pajak perusahaannya. Handang mempelajari masalah itu, dan menyimpulkan bahwa Johny telah melakukan kesalahan.

Pembicaraan tersebut lantas berujung adanya kesepakatan pemberian uang pada 10 Oktober 2016. Menurut Mohan, Handang meminta 10 persen dari pokok STP sebesar Rp 52 miliar ditambah Rp 1 miliar, sehingga ketemu hitungan Rp 6 miliar.

“Di situ Beliau (Handang) sebut nama, menurut Beliau itu bukan hanya untuk Beliau. Beliau bilang untuk saudara M Haniv, dia bilang timnya,” kata Mohan.

(Baca juga: Aturan Ketat Tak Akan Efektif Berantas Penghindaran Pajak)

Beberapa hari kemudian, Muhammad Haniv menerbitkan surat pembatalan tagihan pajak yang nilainya sekitar Rp 78 miliar termasuk denda bagi perusahaan Mohan.

Atas pembatalan ini, Mohan pun memenuhi komitmennya memberikan uang Rp 6 miliar secara bertahap. Ia ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan pembayaran pertama sebesar US$ 148.500 atau sekitar Rp 1,9 miliar pada Handang.