Top News: Pajak THR Tinggi Mirip di Malaysia, Profil KSAU Baru

Aryo Widhy Wicaksono
3 April 2024, 05:35
Petugas melayani konsultasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (djp) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Selasa (27/2/2024).
ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/nym.
Petugas melayani konsultasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (djp) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Selasa (27/2/2024).
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengakui potongan pajak penghasilan (pph) pasal 21 untuk Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan pada Maret ini, akan lebih tinggi berkat penerapan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER).

Kebijakan ini sudah dimulai sejak Januari 2024, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023.

Menurut DJP, penghitungan PPh 21 dengan skema TER sudah sesuai standar internasional. Beberapa negara seperti Malaysia dan Jepang sudah menerapkan skema pajak serupa, tujuannya adalah untuk meminimalisir kemungkinan kurang bayar pajak yang signifikan pada akhir tahun tanpa menimbulkan beban pajak baru secara tahunan.

Penjelasan DJP mengenai potongan pajak THR yang lebih tinggi menjadi salah satu artikel terpopuler dan menjadi bagian dari Top News Katadata.co.id.

Selain itu simak juga sosok Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) baru yang ditunjuk Presiden Jokowi, serta kesaksian Romo Magnis terkait dugaan pelanggaran etika berat pada pelaksanaan Pilpres 2024.

Berikut Top News Katadata.co.id:

1. Potongan Pajak THR Lebih Tinggi, DJP: Sesuai Ketentuan Internasional

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membenarkan potongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 untuk Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan pada Maret 2024 lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya.

Hal ini seiring dengan penerapan PPh pasal 21 dengan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) sejak Januari 2024 lalu. Perhitungan pajak dengan skema TER ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023.

"Kemarin banyak yang menanyakan apa benar THR pajaknya tinggi? Mungkin jawaban saya adalah memang lebih tinggi," kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti saat konferensi pers di Jakarta, Senin (1/4).

Namun demikian, menurut Dwi, penghitungan PPh 21 karyawan dengan skema TER ini telah sesuai dengan ketentuan internasional.

Bahkan negara-negara yang sudah terapkan skema TER, akan mengenakan potongan pajak lebih besar jika karyawan mendapat bonus atau tambahan penghasilan.

Melalui skema TER, pemotongan pada masa pajak Januari hingga November menggunakan penghitungan penghasilan bruto dikali dengan persentase sesuai tabel tarif efektif bulanan yang telah ditetapkan oleh DJP.

Kemudian, penghitungan pada masa pajak Desember akan menggunakan metode yang diatur dalam Pasal 17 UU PPh.

2. Profil Robert Bonosusatya, Diduga Tersangkut Kasus Korupsi PT Timah

Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, terseret dalam dugaan korupsi tata niaga timah PT Timah Tbk untuk periode 2015-2022. Harvey menjadi perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin (RBT) yang diduga milik pengusaha Robert Bonosusatya (RBS).

Pada Senin (1/4) lalu, Robert Bonosusatya diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya keterkaitan antara Robert dengan PT Refined Bangka Tin (RBT).

"Apakah sebagai pengurus, apakah sebagai Benefit Official Ownership atau memang tidak ada kaitannya sama sekali," ujarnya di Jakarta, Selasa (2/4).

Setelah pemeriksaan Senin lalu, Robert tidak mau berkomentar terkait dugaan keterlibatannya dengan RBT. Perusahaan RBT yang sempat dipimpin Robert itu diketahui menjadi mitra utama PT Timah dan pernah digeledah oleh Kejagung pada 23 Desember 2023 lalu

3. Profil Tonny Harjono, Mantan Ajudan Jokowi yang Ditunjuk Jadi KSAU

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Marsekal Madya (Marsdya) TNI Mohamad Tonny Harjono sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara atau KSAU menggantikan Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Tonny Harjono pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi pada 2014.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, penunjukan Marsdya Tonny sebagai KSAU tertuang dalam Keputusan Presiden atau Keppres Nomor 20/TNI/Tahun 2024 yang ditandatangani pada 25 Maret.

"Presiden menandatangani Keppres Nomor 20/TNI/Tahun 2024 tanggal 25 Maret tentang pemberhentian dengan hormat Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dari jabatannya sebagai KSAU, dan pengangkatan Marsekal Madya TNI Mohamad Tonny Harjono sebagai KSAU yang baru," kata Ari dikutip dari Antara, Selasa (4/2).

Penggantian KSAU ini dilakukan karena Marsekal Fadjar Prasetyo akan memasuki masa pensiun pada 9 April. Marsekal Fadjar menjabat sebagai KSAU sejak dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara 20 Mei 2020.

4. Romo Magnis Ungkap 5 Pelanggaran Etika Berat Pilpres 2024 di Sidang MK

Guru besar filsafat dan etika Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Franz Magnis Suseno atau dikenal Romo Magnis menjadi saksi ahli dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU), di Mahkamah Konstitusi, Selasa (2/4). Franz Magnis menjadi saksi yang dihadirkan kubu Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Pada kesempatan itu, Franz menyoroti pembagian bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Joko Widodo yang ia sebut menjadi bagian dari upaya memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Presiden 2024.

Ia mengibaratkan hal itu seperti seorang karyawan toko yang mengambil uang secara diam-diam di tempatnya bekerja.

"Kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian ya pelanggaran etika," kata Franz.

Ia menegaskan, bansos merupakan milik bangsa Indonesia yang dibagikan melalui kementerian terkait dan bukan milik presiden pribadi.

"Pembagian bantuan sosial. Bansos bukan milik Presiden melainkan milik bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab Kementerian yang bersangkutan dan ada aturan pembagiannya," kata Franz.

5. Temui Presiden Xi Jinping, Prabowo: Cina Mitra Kunci Indonesia

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping di Beijing. Ia menyampaikan bahwa Cina merupakan mitra kunci Indonesia untuk menjaga stabilitas dan memelihara perdamaian di Asia Tenggara.

Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemitraan yang telah terjalin antara Indonesia dan Cina.

“Terkait kerja sama pertahanan, saya memandang Cina adalah salah satu mitra kunci dalam memastikan perdamaian dan stabilitas kawasan. Saya juga berkomitmen memenuhi kebutuhan alutsista Indonesia, termasuk peningkatan kerja sama industri pertahanan dan dialog produktif, serta kerja sama antarmatra,” kata Prabowo kepada Presiden Xi Jinping saat bertemu di Great Hall of the People, Beijing, Cina, Senin (1/4).

Pertemuan itu merupakan lawatan luar negeri pertama Prabowo setelah ditetapkan oleh KPU sebagai calon presiden terpilih.

Prabowo mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat Presiden Xi Jinping kepada dirinya. Ia juga meneruskan salam hangat dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Cina itu

 

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...