Pemerintah Salurkan Beras dan Gula Subsidi Lewat Kartu di 44 Kota
Pemerintah akan memulai penyaluran bantuan berupa beras dan gula melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sela acara pengiriman bantuan 5 ribu ton beras ke Sri Lanka dari gudang Bulog, Kelapa, Gading, Jakarta.
Untuk tahap awal, penyaluran bantuan nontunai melalui kartu ini akan dilakukan di 44 kota. “Kalau program ini lancar nanti bisa berlanjut ke kota lainnya,” kata Jokowi seperti dikutip dalam laman Sekretaris Kabinet, Selasa, 14 Februari 2017.
Jokowi memastikan bantuan pemerintah yang akan didistribusikan ini berkualitas baik. Nantinya masyarakat kurang mampu pemilik KKS dapat menebus beras seharga Rp 8.500 per kilogram, dan gula Rp 12.500 per kilogram.
(Baca juga: Pecah Kendi, Jokowi Kirim Bantuan 5 Ribu Ton Beras ke Sri Lanka)
Nilainya lebih murah ketimbang harga rata-rata nasional beras medium yang saat ini menurut pantauan Kementerian Perdagangan ada di kisaran Rp 10.658 per kilogram. Sementara harga rata-rata gula di pasaran mencapai Rp 13.802 per kilogram.
Semua beras dan gula bantuan tersebut, menurut Jokowi, kini telah disiapkan dalam bentuk kemasan. Untuk beras akan dijual dalam kemasan 5 kilogram dengan merek “Beras Kita”. Sementara gula dikemas per 1 kilogram dengan cap “Manis Kita”.
“Saya lihat kemasannya sudah bagus, kualitasnya juga bagus,” terang Presiden.
Tahun ini, pemerintah menargetkan 1,4 juta orang akan menerima manfaat dari Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Mereka yang tersebar di 51 Kota atau Kabupaten itu akan menerima bantuan pangan nontunai sebesar Rp 110 ribu per bulan.
(Baca juga: Puluhan Triliun Anggaran Bulog untuk Stok Pangan)
Penyaluran bantuan tersebut dilakukan melalui bank-bank milik negara, yakni BRI, BNI, Bank Mandiri dan BTN yang “menyuntikkan” saldo pada KKS milik masyarakat setiap bulan. Saldo dalam kartu tersebut kemudian dapat digunakan untuk membeli bahan pangan melalui agen-agen bank milik negara, agen e-waroeng, maupun agen Rumah Pangan Kita (RPK).
Kebijakan ini merupakan implementasi perintah Presiden dalam Rapat Terbatas pada 26 April tahun lalu. Saat itu, Jokowi menginstruksikan agar seluruh bantuan sosial pemerintah harus disalurkan dalam bentuk nontunai dan terintegrasi dalam satu kartu. Dengan begitu, pemerintah akan lebih mudah mengontrol, dan mengurangi penyimpangan dalam distribusi bantuan.
(Baca juga: BI Catat Inflasi Pekan Kedua Februari 0,35 Persen)
