Beda Hasil Pilkada DKI, KPU Diminta Atur Lembaga Survei
Philips mengatakan, dalam Pilkada DKI Jakarta setidaknya ada dua alasan yang mungkin menyebabkan hasil survei jadi beragam. Yang pertama adalah pilihan metodologi. Ia mengatakan preferensi metodologi secara akademis dapat dibenarkan. Asal, lembaga survei tersebut menggunakannya sesuai dengan kaidah metodologi tersebut secara konsisten.
(Baca juga: Dishub DKI Minta "Dukungan" LKPP soal Tender Proyek ERP Jakarta)
Kedua, ia melihat fragmentasi di masyarakat sudah begitu tinggi. Sehingga sampel yang diambil pada suatu kelompok masyarakat di suatu lokasi akan sangat berbeda dengan yang lain.
Hal tersebut, menurut Philips, hanya dapat dijelaskan bila lembaga survei mau membuka data mentahnya pada masyarakat. “Sebab banyak opini yang beredar di masyarakat mempertanyakan kredibilitas lembaga survei, hingga menuding mereka sebagai juru kampanye calon tertentu,” kata Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) ini.
Philips mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir dengan keragaman hasil survei tersebut. Sebab, menurutnya hal itu hanyalah berfungsi untuk menunjukan probabilitas pilihan masyarakat pada saat survei dilakukan, tidak menggambarkan hasil Pilkada sesungguhnya.
