Pemerintah Terbelah Menyikapi Rencana Impor Gas
Namun, Darmin Nasution belum sepakat mengenai rencana impor gas. Menurut dia, langkah tersebut belum menjamin harga gas bakal lebih murah. “Tidak ada opsi impor. Kenapa harus impor?” katanya.
Ia menegaskan, sampai saat ini belum ada keputusan apapun dari pemerintah mengenai harga gas tersebut. “Minggu depan masih rapat. Jadi karena memang masalahnya beragam sekali, nanti lah kalau sudah berbentuk,” kata Darmin.
Selain opsi impor, Luhut mengatakan, pemerintah sedang membongkar struktur harga gas bumi. Tujuannya untuk melihat secara detail biaya produksi gas, mulai dari mulut sumur hingga distribusi gas melalui pipa. Dengan begitu, bisa diketahui komponen-komponen biaya yang dipangkas untuk menekan harga gas.
Pemerintah juga akan memperbaiki penghitungan depresiasi dari pipa gas bumi sehingga masa pakainya lebih lama. Dengan begitu, biaya distribusi gas bisa lebih efisien.
Berdasarkan hitungan sementara Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Luhut menyatakan, harga gas hingga pengguna akhir bisa mencapai US$ 6 hingga US$ 7 per mmbtu. “Kami coba (revisi) per kontrak. Kontrak kamu dan dia kan mungkin beda rezimnya, nanti kami lihat lagi,” ujar dia. (Baca: Beberapa Skenario Penurunan Harga Gas Versi Kementerian Energi)
Industri yang layak mendapatkan harga gas murah juga akan diseleksi. Meski Kementerian Perindustrian mengusulkan 11 jenis industri yang berhak memperoleh penurunan harga gas, Luhut menegaskan, saat ini masih tujuh industri yang bisa mendapatkan harga murah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2016.
Penurunan harga gas ini juga nantinya akan diberikan kepada industri yang berdampak kepada rakyat, seperti pupuk dan petrokimia. Untuk industri petrokimia, bisa memperoleh harga US$ 3 hingga US$ 4 per mmbtu di mulut sumur. “Tapi ada industri yang dengan harga US$ 8 sudah untung. Kami tidak mau kasih dia harga 6 dolar karena hanya menambah untung saja,” ujar Luhut.
