Tujuh Alasan SKK Migas Tolak Produksi Blok Cepu Lewati 165 Ribu Bph
Perhitungan SKK Migas, dengan produksi puncak 165 ribu bph, pemerintah akan mendapatkan DMO bersih senilai US$ 32,4 juta lebih tinggi dibandingkan dengan skenario 205 ribu bph. Di sisi lain, kata Amien, Kementerian Keuangan juga belum membayar DMO sebesar US$ 133 kepada kontraktor.
Kelima, kenaikan produksi hingga 205 ribu bph ini memerlukan tambahan investasi untuk memodifikasi fasilitas produksi yang ada. Keenam, untuk kenaikan produksi sampai 205 ribu bph akan memerlukan revisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Revisi Amdal perlu dilakukan karena sebelumnya disebutkan bahwa kapasitas produksi Lapangan Banyu Urip sebesar 185 ribu bph, dengan produksi puncak minyak sebesar 165 ribu bph. Untuk mengurus revisi AMDAL ini akan memerlukan waktu tujuh hingga delapan bulan.
Ketujuh, produksi Lapangan banyu Urip yang melebihi 185.000 bph akan menggugurkan garansi kontraktor EPC-1. Dimana dalam kontrak perjanjian antara dengan kontraktor EPC-1, kontraktor EPC- 1 akan memberikan jaminan selama dua tahun bahwa fasilitas produksi utama (CPF) dapat berproduksi 165.000 bph.
Meski begitu, Presiden Direktur ExxonMobil Indonesia Daniel L. Wieczynski mengatakan siap meningkatkan produksi hingga 200.000 bph. Alasannya karena kondisi reservoir atau wadah penampung minyak bumi cukup kuat untuk memproduksi minyak sebesar itu.
“Untuk melakukan hal tersebut, kami harus melakukan amendemen AMDAL dan mitra kami dari Blok Cepu sudah siap,” ujar dia. (Baca: Exxon Usulkan Produksi Blok Cepu 2017 Naik Hingga 200 Ribu Barel)
Sementara rapat Komisi VII dengan SKK Migas dan kontraktor migas memutuskan agar kedua belah pihak mendiskusikan hal itu. Ini untuk menentukan target lifting atau produksi siap jual di 2017.
