Pemerintah Siapkan Kontrak Khusus untuk Blok East Natuna

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan kontrak bagi hasil (PSC) yang khusus untuk Blok East Natuna. Kontrak yang rencananya akan ditandatangani bulan depan ini memberikan insentif khusus kepada pemegang hak kelola blok tersebut.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I.G.N Wiratmaja Puja mengatakan, kontrak Blok East Natuna termasuk khusus karena merupakan penugasan dari pemerintah kepada PT Pertamina (Persero). "Jadi tidak melalui proses lelang secara umum, langsung ditugaskan," kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/8). 

Perbedaan kontrak Blok East Natuna ini dibandingkan kontrak blok migas pada umumnya adalah memiliki dua level. Level atas merupakan gas bumi dan level bawah adalah minyak bumi.  (Baca: Pemerintah Siapkan Insentif Agar Blok East Natuna Cepat Produksi)

Potensi minyak di Blok East Natuna mencapai 36 juta barel (MMBO). Sedangkan volume gas di tempat yang ada di Blok East Natuna (OGIP) mencapai 222 triliun kaki kubik (tcf). Meski memiliki kandungan karbondioksida (CO2) hingga 72 persen, cadangan gas yang ada di Blok East Natuna masih bisa mencapai 46 tcf. 

Untuk kontrak terkait cadangan minyak, syarat dan ketentuan kontraknya dibuat tetap. Sedangkan untuk gas, syarat dan ketentuannya diatur secara umum dahulu dan nantinya masih dapat dikembangkan. "PSC masih bisa dikembangkan. Untuk gas misalnya, masih menunggu TMR (technology market review). Jadi bagaimana hasil TMR, akan disesuaikan," ujar Wiratmaja.

Sedangkan jangka waktu kontrak untuk minyak bumi sesuai aturan yaitu 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. Sedangkan untuk gas, masih diatur secara umum. Begitu pula besaran bagi hasilnya, masih ada beberapa opsi yang akan diputuskan oleh Menteri ESDM.  (Baca: Pemerintah Tawarkan Skema Baru Bagi Hasil Blok East Natuna)

Pemerintah berharap setelah kontrak diteken, beberapa bulan kemudian dapat dilakukan eksplorasi. Dengan begitu, dalam waktu tiga tahun cadangan minyaknya sudah dapat diproduksi.

Sedangkan untuk pengembangan cadangan gas yang banyak mengandung CO2, akan dilakukan kemudian karena masih menunggu hasil studi teknologi, pemasaran, dan kajian yang dilakukan Pertamina sebagai pimpinan konsorsium. "Untuk itu proses tersebut akhir 2017 akan selesai," katanya.

Dalam rangkaian pengembangan migas di Blok East Natuna ini, pemerintah juga berencana membangun kilang minyak mini yang berkapasitas sekitar 20 ribu barel per hari. Infrastruktur ini akan dibangun di tengah laut dan apabila terwujud maka Indonesia menjadi negara pertama yang membangun kilang minyak mini di tengah laut.

Terkait besaran participating interest atau hak kelola Blok East Natuna, pemerintah tidak akan ikut campur. Saat ini, konsorsium Blok East Natuna hanya tersisa Pertamina sebagai pemimpin, serta ExxonMobil dan PTT Thailand. “Pertamina silakan business to business,” kata Wiratmaja. (Baca: Pertamina Klaim Total Mundur dari Konsorsium Blok East Natuna)

Sedangkan Senior Vice President Upstream dan Development Pertamina Denie S. Tampubolon belum bisa menyebutkan besaran hak kelola untuk Blok East Natuna. “Masih belum diputuskan,” kata dia kepada Katadata, Jumat (26/8).