Pembangunan Kilang Mini di Sumatera Utara Berhenti
Ketika dikonfirmasi, Kepala Humas SKK Migas Taslim Z. Yunus malah mempertanyakan izin dari kilang tersebut. “Sudah ada izin dari migas (Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM) kilangnya?” kata dia kepada Katadata, Jumat (29/7). (Baca: Pemerintah Siapkan Aturan Alokasi Minyak Kilang TWU di Blok Cepu)
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Setyorini Tri Hutami mengakui bahwa Indo Kilang Prima memang hanya mendapat izin sementara, belum izin tetap. Namun izin sementara itu memang untuk pelaksanaan konstruksi kilang.
Mengenai pasokan minyaknya, Rini mengatakan hal ini merupakan pembicaraan bisnis antara Indo Kilang Prima dengan pemasok minyak. Pemerintah akan mengatur pasokan minyak untuk kilang yang dibangun dalam klaster-klaster pengolahan minyak. Hingga saat ini pemerintah belum menetapkan lokasi klaster tersebut.
“Sebelum cluster ditetapkan oleh pemerintah, maka semua business to business (antara pemasok dan pengelola kilang),” kata dia kepada Katadata, Senin (1/8).
Setelah ada penetapan lokasi, maka pasokan untuk klaster tersebut akan diatur oleh pemerintah. Namun kalau ada yang tertarik lebih dari satu kilang akan dilakukan seleksi. Pemenangnya yang akan mendapat pasokan itu. Sedangkan harganya akan ditetapkan oleh tim harga.
Penetapan lokasi ini masih menunggu aturan yang sedang digodok oleh Kementerian ESDM mengenai kilang mini. Rencananya ada delapan lokasi klaster kilang mini yang akan ditetapkan. (Baca: Pemerintah Akan Bangun Enam Kilang Minyak Mini)
Klaster pertama berada di Sumatera Utara (Rantau dan Pangkalan Susu). Kedua, Selat Panjang Malaka (EMP Malacca Strait dan Petroselat). Ketiga, Riau (Tonga,Siak,Pendalian, Langgak, West Area, dan Kisaran). Keempat Jambi (Palmerah,Mengoepeh, Lemang, dan Karang Agung). Kelima, Sumatera Selatan (Merangin II dan Ariodamar). Keenam Kalimantan Selatan (Tanjung). Ketujuh, Kalimantan Utara (Bunyuu, Sembakung, Mamburungan dan Pamusian Juwata). Kedelapan di Maluku (Oseil dan Bula).
