Tingkatkan Kandungan Lokal Industri Migas, Tender Bisa Dihapus
Namun, dia mengakui bahwa aturan TKDN belum sempurna karena masih terlalu umum. Oleh karenanya, perlu dikaji ulang dan upaya revisi untuk memasukan aturan-aturan yang lebih spesifik. Pemerintah pun telah berdiskusi dengan berbagai pihak untuk menggali masukan. Misalnya, Kementerian akan koordinasi dengan SKK Migas. (Baca: TKDN Peralatan Hulu Migas Masih Rendah).
Sementara itu, Ketua Komunitas Migas Indonesia S. Herry Putranto mengatakan, penyebab utama rendahnya TKDN di perusahaan hulu migas Indonesia adalah kesiapan teknologi. Misalnya, dalam proyek IDD Chevron dan proyek laut dalam lainnya memerlukan teknologi yang sangat maju dan Indonesia belum siap untuk itu. “Tapi untuk pipa dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagian sudah tidak pakai tenaga asing. Malah kita sekarang ekspor tenaga kerja,” ujarnya.
Peningkatan pemakaian komponen lokal juga dirasa penting seiring anjloknya harga minyak mentah dunia. Kinerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terpukul kejatuhan “emas hitam” tersebut. Akibatnya, eksplorasi dan eksploitasi tertahan sehingga permintaan barang dan jasa terhadap industri penunjang juga menyusut. Hal itu juga terlihat dari jumlah keikutsertaan lelang dari vendor karena berkurangnya program eksplorasi yang jumlahnya semakin menurun.
Direktur Operasi 2 PT Wijaya Karya Bambang Pramujo juga mengatakan tantangan perusahaannya serta penyedia barang dan jasa penunjang industri hulu migas semakin berat. Faktor utamanya penurunan harga minyak dunia. Akibatnya, permintaan pasokan barang dan jasa berkurang, sehingga laba perusahaan tergerus. (Baca: Penggunaan Barang Lokal di Tambang Mineral Sudah 91 Persen).
Selain itu, dengan bergulirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) semakin memperberat langkah industri penunjang. Namun dia optimistis industri dalam negeri, khususnya Badan Usaha Milik Negara, mampu bersaing dengan membentuk holding yang mekanismenya sedang digodok pemerintah. “Jadi kita harus sinergi menghadapi bareng-bareng,” ujarnya.
