Dana Minim, Pemerintah Gandeng Swasta Bangun Infrastruktur Gas
Khusus untuk fasilitas receiving terminal, pemerintah tengah memetakan titik-titik lokasi pembangunannya. Infrastruktur ini terutama untuk mendukung program pembangkit listrik berkapasitas 35 gigawatt (GW). “Jadi receiving terminal dikembangkan bersama-sama fasilitas penyaluran gas agar pembangunannya terkoneksi,” kata Agus.
(Baca: Pemerintah Tidak Akan Perpanjang Kontrak Gas Jangka Panjang)
Ketersediaan infrastruktur gas memang kerap menjadi kendala dalam penyerapan gas jatah dalam negeri. Tahun lalu, hanya 31,5 kargo dari 49,5 kargo gas jatah dalam negeri yang bisa terserap. Dari total produksi gas bumi 8,111 juta kaki kubik per hari (mmscfd), 44,99 persen disalurkan untuk ekspor. Sisanya dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri. Rinciannya, ekspor gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) sebesar 32,1 persen dan gas pipa sebesar 12,89 persen.
Sementara di dalam negeri, pasokan gas paling banyak digunakan untuk industri sebesar 18,65 persen dan kelistrikan 13,86 persen. Selain itu, untuk industri pupuk 10,89 persen, LNG domestik 4,41 persen, elpiji domestik 3,12 persen, lifting minyak 3,99 persen, Bahan Bakar Gas transportasi 0,06 persen dan gas kota 0,03 persen.
(Baca: SKK Migas Tambah Alokasi Gas Dalam Negeri)
Di sisi lain, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meningkatkan alokasi gas untuk di dalam negeri pada tahun ini menjadi sebanyak 60 kargo. Padahal, 18 kargo jatah dalam negeri pada tahun lalu tidak terserap. Kepala Divisi Komersial Gas SKK Migas Sampe L. Purba mengatakan, 60 kargo gas itu akan dipasok dari Kilang Bontang dan Kilang Arun. Sebanyak 80 persen gas jatah dalam negeri tersebut akan diserap oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Gas ini nantinya akan digunakan untuk pembangkit listrik di berbagai wilayah.
