Reaktivasi Kilang TWU di Blok Cepu Tunggu Fatwa Hukum
Selain menunggu fatwa dari Jamdatun, Kementerian ESDM tengah menyiapkan peraturan Menteri ESDM sebagai payung hukum untuk kilang mini. Peraturan ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 146 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri. Dalam beleid ini juga akan mengatur mengenai formula harga jual beli minyak mentah. Selain itu akan ada beberapa insentif yang diperlukan investor untuk kegiatannya di daerah. “Tahun ini lagi dibahas semoga bisa segera jadi,” ujar dia.
Di tempat terpisah, Direktur Utama TWU Rudi Travinos mengatakan sampai saat ini masih menunggu keputusan harga minyak dari pemerintah. “Belum ada perkembangan terbaru mengenai keputusan harga minyak yang harus dibeli TWU, " ujar dia kepda Katadata, Kamis (3/3).
Manajemen TWU sebenarnya menolak jika harus membeli minyak dengan acuan harga di pelabuhan. Dalihnya, minyak tersebut diambil langsung dari sumur minyak. Meski begitu, Rudi menyerahkan keputusan soal formula harga minyak tersebut kepada pemerintah.
(Baca: ESDM Minta Kontrak Penjualan Minyak Blok Cepu ke Swasta Diperpanjang)
Sekadar informasi, penghentian transaksi jual-beli minyak mentah dari Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu di Bojonegoro, Jawa Timur, kepada kontraktor swasta PT Tri Wahana Universal (TWU) ternyata berbuntut panjang. Rudi mengklaim, sekitar 800 pekerja subkontrak TWU terpaksa menganggur karena tidak ada kegiatan.
TWU merupakan anak perusahaan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk., yang dimiliki Sandiaga Uno dan Edwin Soeryadjaya. Kilang TWU selama ini mendapat pasokan dari Blok Cepu sebesar 16 ribu barel per hari (bph) dari fasilitas produksi Early Oil Expansion (EOE) dan Early Production Facility (EPF).
