Dituding Tak Wajar, Menteri Sudirman Belum Mau Turunkan Premium

Terkait dengan batas bawah dan atas harga bensin, Kementerian Energi sedang mengkajinya untuk segera diterapkan. Menurut Sudirman, pembatasan ini berguna dalam menjaga stabilitas harga ketika sewaktu-waktu nilai minyak naik atau terkoreksi tajam. “Jaga-jaga apabila nanti harga minyak terlalu ekstrim turun dan terlalau ekstrim naik,” ujarnya.  

Di sisi lain, Sudirman melihat penurunan harga minyak juga memberi keuntungan bagi Indonesia sebagai negara importir. Sebab, pemerintah bisa membeli minyak denga harga rendah di pasar global.

Sebelumnya, ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menilai harga BBM jenis Premium masih terlalu tinggi. Agar lebih terang bagaimana menentukan tarif sumber energi tersebut, mantan Ketua Tim Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi ini menyarankan PT Pertamina menggelar keterbukaan informasi. Sebab, kebijakan tersebut dalam menentukan harga BBM masih sangat minim. “Buka semua perhitungannya supaya kita tahu,” kata Faisal di Gedung PLN, Jakarta, akhir pekan lalu. (Baca: Harga Premium Dinilai Tidak Wajar).

Menurutnya, harga premium sekarang tidak wajar. Misalnya, Faisal membandingkan, harga bensin Research Octane Number (RON) 95, yang setara Pertamax, di Malaysia hanya dihargai Rp 5.900 per liter. Dengan nilai yang sama, di Indonesia hanya bisa mendapatkan bensin jenis Premium dengan RON 88 seharga Rp 6.950 di luar Jawa, Madura, dan Bali. Adapun di tiga wilayah itu, Premium dijual Rp 7.050. 

Kejanggalan tersebut terkait dengan keuntungan yang diperoleh dari harga BBM. “Kalau pun Pertamina untung, itu tidak boleh dipake Pertamina untuk jenis Premium dan Solar. Itu hak pemerintah. Karena Pertamina sudah dapat margin dari harga BBM,” ujarnya. “Nah kalau ada keuntungan lagi itu harus dikembalikan ke pemerintah. Itu yang tidak jelas mekanismenya.”