PHK Ribuan Karyawan, Chevron Yakin Operasionalnya Lebih Baik
Meski melakukan PHK, Chevron menjamin operasionalnya di Indonesia tidak akan terganggu. Menurut Yanto, model bisnis dan operasional yang lebih fleksibel dan kompetitif itu akan dapat memastikan operasional Chevron di Indonesia. Dengan begitu, bisa terus memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan pemerintah Indonesia.
(Baca : PHK Ribuan Karyawan, Pemerintah Panggil Manajemen Chevron)
Terkait dengan permintaan pemerintah agar Chevron dapat meminimalisir dampak sosial dari PHK karyawan tersebut, Yanto menyatakan, Chevron tetap berkomitmen untuk menjaga kemitraan jangka panjangnya dengan masyarakat Indonesia. "Agar tetap memberikan manfaat yang mendasar," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menilai, keputusan Chevron melakukan PHK karyawannya itu merupakan tindakan korporasi. Jadi, pemerintah tidak bisa ikut campur terhadap keputusan tersebut. Yang bisa dilakukan pemerintah adalah memastikan tindakan PHK itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika PHK tetap dilakukan, manajemen Chevron harus memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh karyawan. Hak karyawan tersebut harus dipenuhi untuk meminimalkan dampak sosial dari PHK.
(Baca : Musim PHK Pekerja Migas)
Selain itu, Sudirman meminta Chevron memenuhi target produksi dan produksi minyak siap jual (lifting) yang sudah ditetapkannya bersama pemerintah Indonesia. Chevron Indonesia memang menjadi salah satu andalan lifting minyak di Indonesia. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, PT Chevron Pacific Indonesia menjadi penyumbang terbesar target lifting minyak secara nasional, yaitu 247,95 ribu barel per hari (bph). Adapun target lifting nasional tahun ini ditetapkan sebesar 830,04 ribu bph.
Untuk itulah, Sudirman menugaskan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I.G.N. Wiratmaja Puja dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas Amien Sunaryadi untuk bertemu dengan manajemen Chevron, Kamis kemarin (14/1). Namun, Wiratmaja belum mau mengungkapkan hasil pertemuan tersebut. “Kami cari solusi,” katanya.
