Panggil Lapindo, SKK Migas Bantu Carikan Solusi
Secara teknis, SKK Migas menilai pengeboran sumur kali ini lebih aman dibandingkan 2006. Alasannya, kedalaman sumur yang akan dibor lebih dangkal yakni hanya 1.200 meter. Sementara zona lumpur ada di kedalaman 1.500 sampai 2.500 meter. Saat terjadi semburan lumpur panas di sumur Banjar Panji tahun 2006 lalu, kedalaman pengeborannya mencapai 3.000 meter.
Tak cuma itu, Elan mengatakan, aktivitas pengeboran sumur gas yang baru tersebut dapat memberikan beberapa manfaat kepada masyarakat. Yaitu, masyarakat dapat memperoleh gas lebih murah dan bisa dimanfaatkan untuk industri dan rumahtangga. Di sisi lain, melalui pengeboran sumur baru tersebut, Lapindo bisa memperoleh pendapatan sehingga duitnya dipakai untuk membayar utang ke pemerintah sebesar Rp 781 miliar.
Sebelumnya, pemerintah belum memberikan izin pengeboran sumur baru kepada Lapindo karena harus memastikan aspek keselamatan kerja. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I.G.N. Wiratmaja Puja mengatakan, pemerintah masih melakukan kajian bersama dengan Komite Eksplorasi Nasional (KEN), SKK Migas, Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), serta Badan Geologi Migas. Tujuannya untuk memastikan pengeboran tersebut aman.
"Tidak ada pelanggaran prosedur. Kami akan evaluasi terutama teknis dan aspek sosial masyarakat. Itu yang perlu kami klarifikasi soal Lapindo," kata Wiratmaja saat konferensi pers di Gedung Migas, Jakarta, Senin (11/1).
Sementara itu, manajemen Lapindo berharap pengeboran kali ini tidak dikaitkan dengan kejadian 2006. Menurut Direktur Utama Lapindo Brantas Inc Tri Setya Sutisna, putusan Mahkamah Agung juga menyebut jika Lapindo tidak bersalah. Apalagi, menurut dia, pengeboran kali ini jauh lebih aman. Pengeboran tersebut bertujuan mengganti pinjaman yang sudah diberikan pemerintah sebesar Rp 781 miliar. “Bayarnya pakai apa kalau kami tidak menghasilkan."
