Soal Surat Setya Novanto, Dirut Pertamina: Itu Cuma Urusan Bisnis
Setelah menerima surat tersebut, Dwi mengatakan, Pertamina menjalin komunikasi dengan PT Orbit Terminal. Menurutnya, masalah dalam kerja sama ini sudah muncul lama dan sedang dalam penyelesaian. “Memang ada itu disewa Pertamina, tapi kami tahu bahwa sewa ketinggian, persyaratan kurang fair, jadi perlu revisi,” ujarnya.
Karena masih ada perselisihan dan dalam revisi, Pertamina belum membayar atas permintaan tarif sewa terminal BBM. Karena itu Dwi tidak mau menanggapi permintaan Setya Novanto dengan tergesa-gesa dalam membereskan kontran dengan Obit Terminal. Apalagi, “KPK juga sudah mempelajari mengenai itu,” kata Dwi. “Kami harus hati-hati untuk melanjutkan kontrak.”
Dwi menilai, sebenarnya persoalan ini merupakan masalah bisnis semata yang dapat diselesaikan secara profesional. Dia menyatakan tidak tahu mengapa dalam hal ini ada surat dari Dewan Perwakilan Rakyat. “Mungkin minta bantuan DPR”, ujarnya.
Namun, bagian tata usaha DPR tidak mengakui telah mengeluarkan surat yang ramai beredar di media ini. Kepala Bagian Tata Usaha DPR Hani Tahapari menyatakan, surat resmi Dewan semestinya mencantumkan nomor surat. Selain itu, kop lambang DPR seharusnya di pojok kana atas, bukan di tengah atas.
“Surat ini tidak pernah kami keluarkan dari Ketua DPR RI. Setiap surat keluar mesti dari kami, ini tidak. Dan kami katakan palsu,” kata Hani, sebagaimana dikutip detik.com, di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2015. Namun, pihaknya belum menentukan untuk memperkarakannya.
