Peserta Kartu Prakerja Diperluas, Pemerintah Bakal Masukkan Wirausaha
"Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) sudah menyiapkan pendapat hukum pelaksanaan batch satu hingga tiga," kata Rudy.
Sebagai informasi, peserta Kartu Prakerja sebelumnya difokuskan untuk buruh yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Melalui program ini, para buruh tersebut bisa mendapatkan insentif untuk pelatihan kerja, meringankan biaya mencari pekerjaan, dan survei evaluasi program.
Selain korban PHK, Kartu Prakerja diberikan bagi para pencari kerja, serta pekerja yang memerlukan peningkatan kompetensi. Sedangkan, besaran biaya yang ada dalam kartu tersebut akan ditentukan oleh Menteri Keuangan (Menkeu).
“Tujuan Program Kartu Prakerja berdasarkan Perpres ini yaitu mengembangkan kompetensi angkatan kerja dan meningkatkan produktivitas angkatan kerja,” demikian keterangan laman Sekretariat Kabinet, Senin (9/3).
Untuk dapat kartu ini, calon penerima manfaat wajib mendaftar secara online lewat laman Program Kartu Prakerja. Pemerintah juga menetapkan tiga syarat yakni warga negara Indonesia (WNI), berusia 18 tahun, dan tak sedang mengikuti pendidikan formal.
Pelatihan dapat diselenggarakan oleh swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pemerintah. Syaratnya lembaga pelatihan harus bekerja sama dengan platform digital, punya program berbasis kompetensi kerja, dan mendapat persetujuan pemerintah.
"Pelatihan meliputi pembekalan kompetensi kerja, peningkatan kompetensi kerja, atau alih kompetensi kerja," bunyi Pasal 5 Perpres tersebut.
(Baca: Survei TNP2K Sebut 12,17% Peserta Kartu Prakerja Bukan Pengangguran)
