Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum Percepat Transformasi Digital
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pandemi corona harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi digital. Sebab, cara kerja di berbagai sektor kehidupan mulai berubah selama masa pagebluk ini.
"Cara beraktivitas, mengonsumsi, belajar, bertransaksi yang sebelumnya offline, dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke online dan digital," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8).
Perubahan digital itu harus segera diantisipasi dan disiapkan secara matang. Apalagi, daya saing digital Indonesia lebih rendah dibandingkan negara tetangga.
Berdasarkan data IMD World Digital Competitiveness pada 2019, Indonesia berada di peringkat 56 dari 63 negara. Posisi Indonesia lebih rendah dibandingkan beberapa negara tetangga, seperti Thailand di posisi 40 dan Malaysia 25.
Bahkan, Singapura berada di posisi dua. "Oleh karena itu, perlu menjadi perhatian kita bersama," kata Jokowi.
Ia lantas meminta adanya percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital di seluruh Indonesia. Ini dilakukan dengan mempercepat penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kelurahan, serta berbagai titik layanan publik.
Dia juga ingin peta jalan transformasi digital di sektor-sektor strategis, seperti pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan penyiaran betul-betul disiapkan. "Jangan sampai infrastruktur digital yang sudah kita bangun justru utilitasnya sangat rendah," kata dia.
Jokowi pun ingin adanya percepatan integrasi pusat data nasional. Kemudian, dia mau kebutuhan talenta digital dipersiapkan dengan baik.
Apalagi, Indonesia membutuhkan sembilan juta talenta digital dalam 15 tahun ke depan atau 600 ribu talenta digital per tahunnya. “Saya juga minta yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital segera disiapkan secepat-cepatnya," katanya.
Terkait integrasi pusat data nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah mulai mempersiapkan. Selain itu, Kominfo mengajukan tambahan anggaran untuk mendukung percepatan digitalisasi pada tahun depan.
Salah satunya untuk mengoptimalkan layanan teknologi informasi dan telekomunikasi, termasuk internet saat normal baru (new normal). Kementerian pun mengajukan anggaran belanja tambahan (ABT) Rp 2,33 Triliun.
Anggaran itu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital seperti Base Transceiver Station (BTS), akses internet di wilayah non-komersial, dan persiapan pusat data nasional pada 2021.
