Menko Polhukam Lihat Banyak Persoalan Hukum dan Demokrasi di RI

Oleh sebab itu pemerintah akan tetap pada kebijakan yang diambil, namun dengan menjaga suasana demokrasi. Selain itu demokrasi perlu diimbangi nomokrasi atau kedaulatan hukum agar tidak terjadi kekacauan.

“Karena demokrasi tanpa kedaulatan hukum itu akibatnya dua, yakni bisa chaos atau bisa sewenang-wenang,” kata Mahfud.

Sedangkan Guru Besar Sosiologi Universitas Indonesia Tamrin Amal Tomagola menyoroti maraknya fitnah dan hoaks di ruang publik. Di sisi lain kereta demokrasi dikhawatirkan berjalan menuju situasi otoritarianisme dan bertemu pandemi Covid-19.

Hal ini menurutnya berbahaya lantaran kondisi Covid-19 memaksa semua jalur komunikasi berubah menjadi virtual. Selanjutnya, ruang publik menjadi bising dengan kekacauan. “Jadi tidak karuan, itu yang sangat disayangkan,” katanya.