Menkes Budi Ungkap Kendala Belum Cairnya Insentif Tenaga Kesehatan
Ia pun telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menginstruksikan para kepala daerah agar langsung mencairkan insentif ke rumah sakit. Namun, masih ada sejumlah kepala daerah yang merasa butuh persetujuan DPRD sehingga pencairan insentif terhambat.
"Jadi kami tidak bisa intervensi bupati dan gubernur untuk keluarkan uang itu. Kami sudah melakukan upaya lewat Mendagri. Kami mohon teman-teman DPR untuk bantu menanyakan kepala daerahnya," kata Budi.
Namun, Budi justru dicecar oleh anggota DPR. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Dewi Asmara mengatakan, Budi tidak bisa lepas tanggung jawab dari permasalahan insentif itu karena terkait dengan anggaran kesehatan Covid-19.
Ia pun meminta Budi untuk tidak melemparkan masalah ini kepada anggota DPR. Dia berharap, Budi bisa menjelaskan masalah ini ke Presiden Joko Widodo.
"Pak menteri kan ada atasan, ada Presiden. Ada rapat kabinet. Laporkan saja dalam rapat kabinet bahwa ada keinginan dari agar tagihan RS dibayarkan, termasuk insentif," ujar dia.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay pun membacakan pesan dari perawat yang bekerja di RSUD Pirngadi, Medan. Perawat tersebut mengungkap insentifnya belum dibayarkan sejak Mei 2020.
"Yang kami kesalkan, uang insentif Covid-19 baru dibayar dua bulan, Maret dan April 2020. Yang dibayaar hanya itu, padahal kami adalah garda terdepan," kata Saleh saat membacakan pesan singkat yang ia terima.
