Tanpa Edukasi Cukup, Penerapan Roadmap Prokes Bisa Berbahaya
Pemerintah tengah menyusun roadmap protokol kesehatan pada enam aktivitas utama agar masyarakat bisa hidup berdampingan dengan Covid-19. Namun, epidemiolog menilai kebijakan tersebut bisa berbahaya. Terlebih, jika nantinya penerapan roadmap dilakukan tanpa edukasi yang cukup. Pasalnya, penerapan pelonggaran seperti yang ada di prokes, terutama bagi orang yang telah divaksin dapat meningkatkan penularan virus corona.
Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengatakan, vaksin memang berpotensi menurunkan tingkat kesakitan saat tertular virus corona. Namun, orang yang telah divaksin bukan berarti terbebas dari potensi penularan Covid-19.
"Kita harus tahu bahwa vaksin sendiri tidak menjamin 100% tak tertular Covid-19. Ini yang bahaya," kata Dicky saat dihubungi Katadata, Selasa (10/8).
Terlebih, cakupan vaksinasi Covid-19 di Indonesia masih rendah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada 10 Agustus pukul 18.00 WIB, total vaksinasi dosis pertama baru mencapai 52,01 juta dosis atau 24,97% dari target.
Sementara itu, vaksinasi dosis kedua baru mencapai 25,5 juta dosis atau 12,26% dari sasaran vaksinasi. Adapun, pemerintah membidik 208,26 juta masyarakat menerima vaksin Covid-19.
Dicky pun menilai, pemerintah perlu mempertimbangkan dengan seksama terkait roadmap protokol kesehatan tersebut. "5M, 3T, dan vaksinasi menjadi satu kesatuan," ujar dia.
Sementara, Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono menilai pemerintah semestinya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui risiko pada setiap aktivitas.
"Misalnya, risiko makan di restoran ruang terbuka, risikonya lebih kecil," kata Pandu.
