Menelusuri Sejarah Bank Indonesia Berawal dari De Javasche Bank

Prof. Dr. Bustari Muktar dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lain menjelaskan, Jepang mendirikan Nanpo Kaihatsu Ginko sebagai bank sirkulasi di Pulau Jawa. Tugasnya adalah mengedarkan uang invasi Jepang yang dicetak dalam tujuh denominasi, mulai dari satu hingga sepuluh Gulden.

Mengutip buku Sistem Pemerintahan Indonesia, Pemerintah militer Jepang berupaya meningkatkan penggunaan mata uangnya sehingga terjadi inflasi, terutama mulai tahun 1943 dan seterusnya. Pada pertengahan tahun 1945, mata uang Jepang bernilai sekitar 2,5 persen dari nilai nominalnya.

Sampai pertengahan bulan AGustus 1945, uang invasi Jepang mencapai nilai 2,4 miliar Gulden di Pulau Jawa, 1,4 miliar Gulden di Sumatra, serta dalam nilai yang lebih kecil di Kalimantan dan Sulawesi.

Jepang juga mencuri sejumlah uang dari De Javasche Bank di Surabaya dan beberapa tempat lainnya. Pengaturan pangan dan tenaga kerja paksa serta gangguan transportasi dan kekacauan berdampak pada timbulnya kelaparan di tahun 1944 hingga 1945. 

Kedatangan Belanda Pasca-Kemerdekaan Indonesia

Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 disusun pada 18 Agustus 1945. Dalam penjelasan UUD 1945 Bab VIII Pasal 23 Hal Keuangan, Indonesia menyatakan cita-cita membentuk bank sentral dengan nama Bank Indonesia untuk memperkuat kesatuan wilayah dan ekonomi-moneter.

Namun, kedatangan Belanda kembali ke Indonesia mempersulit keadaan. Wilayah Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda (Nederlandsch-Indische Civiele Administratie/NICA).

Prof. Dr. Bustari Muktar menjelaskan dalam bukunya, NICA membuka akses kantor-kantor pusat Bank Jepang di Jakarta dan menugaskan De Javasche Bank menjadi bank sirkulasi dengan mengambil alih peran Nanpo Kaihatsu Ginko. Pembukaan cabang De Javasche Bank berlanjut di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut publikasi Kementerian Keuangan, pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah Republik Indonesia pada 2 Oktober 1945 yang menetapkan bahwa uang NICA tidak berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Kemudian Maklumat Presiden Republik Indonesia pada 3 Oktober 1945 menentukan jenis-jenis uang yang sementara masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Saat itu, Indonesia memiliki empat mata uang yang sah.

Penerbitan Oeang Repoeblik Indonesia

Sementara itu, wilayah kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia membentuk Jajasan Poesat Bank Indonesia yang kemudian melebur dalam Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai bank sirkulasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2/1946.

Pengakuan negara lain terhadap BNI melalui proses yang sulit akibat pertempuran pasca kemerdekaan. Pada Oktober 1946, pemerintah berhasil menerbitkan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) sebagai uang pertama Republik Indonesia.

Merangkum buku Bank Indonesia dalam Perjalanan Pembangunan Ekonomi Indonesia, ORI mulai berlaku pada 30 Oktober 1946. Tindakan pertama yang dilakukan pemerintah Indonesia sebelum mengedarkan ORI adalah menarik uang invasi Jepang dan uang NICA dari peredaran.

Kedua uang tersebut tidak boleh digunakan dan dilarang membawa ke daerah lain. Nilai ORI dalam Undang-Undang tanggal 25 Oktober 1946 ditetapkan 10 rupiah ORI = 5 gram emas murni. Kurs ORI terhadap uang invasi Jepang sebesar 1:50 untuk pulau Jawa dan Madura dan 1:100 untuk daerah lainnya.

Nasionalisasi De Javasche Bank

Pada Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat. Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949 memutuskan De Javasche Bank sebagai bank sirkulasi untuk Republik Indonesia Serikat dan BNI sebagai bank pembangunan.

Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950, pemerintah RIS dibubarkan dan Indonesia kembali berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian De Javasche Bank dinasionalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank N.V.

Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953 menerbitkan Undang-Undang No.11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia, yang menggantikan De Javasche Bank Wet pada tahun 1922.

Sejak tanggal 1 Juli 1953, Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia.​  Tugas dan fungsi Bank Indonesia diatur dalam Undang‑Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini perlu ditopang dengan tiga pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat dan tepat, serta sistem perbankan yang dan keuangan yang sehat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas:

• Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
• Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
• Mengatur dan mengawasi bank.

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk:

• Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkan.
• Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara antara lain.
• Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing.
• Penetapan tingkat diskonto.
• Penetapan cadangan wajib minimum.

Demikian pembahasan tentang sejarah Bank Indonesia dimulai dari kedatangan armada Portugis hingga pendirian De Javasche Bank yang mengalami nasionalisasi.