Memahami Oligarki dan Praktiknya di Indonesia
4. Oligarki Sipil
Oligarki ini sepenuhnya tidak bersenjata dan tidak berkuasa langsung. oligarki hanya menyerahkan kekuasaannya kepada suatu lembaga non pribadi dan juga kelembagaan yang mempunyai hukum lebih kuat. Sehingga, oligarki hanya fokus mempertahankan pendapatan dengan cara mengelak dari jangkauan negara dalam meredistribusi kekayaannya. Oligarki Sipil tidak selalu bersifat demokratis serta melibatkan pemilu. Hal ini terjadi di Amerika Serikat dan India di mana oligarki bersifat demokratis secara prosedural, akan tetapi di Singapura dan Malaysia oligarki bersifat otoriter.
Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Oligarki
1. Kekuasaan dan uang tak bisa dipisahkan
Ciri-ciri ini berfokus pada kekuasaan dan kekayaan yang mempengaruhi masalah politik, motivasi, dan kapasitas, bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan uang. Tentunya kekuasaan dan uang tidak akan pernah dapat dipisahkan.
2. Kekuasaan dikendalikan oleh kelompok kecil masyarakat
Pemerintahan dalam hal ini hanya dikuasai oleh kelompok kecil masyarakat yang memiliki uang, karena mereka akan sangat mudah masuk dalam pemerintahan hanya dengan punya kekayaan, kedudukan dan uang.
Hal ini pernah terjadi saat revolusi industri di Inggris. Orang kaya pada saat itu akan sangat mudah masuk ke dalam pemerintahan karena punya uang.
3. Kesenjangan dan ketidaksetaraan dari sisi materi
Dalam sistem pemerintahan ini, orang kaya akan menonjol ketimbang kelompok lain yang tak punya materi. Hal ini biasanya bakal menimbulkan konflik sosial berkepanjangan di masyarakat. Inilah yang menyebabkan kemiskinan meningkat sementara itu pemimpinnya semakin kaya.
4. Kekuasaan digunakan untuk mempertahankan kekayaan
Penguasa atau pemimpin dalam sistem pemerintahan ini hanya memikirkan mempertahankan kekayaan. Hal ini disebabkan, sistem ini menganut siapa yang punya uang dialah yang akan berkuasa, sehingga mempertahankan kekayaan wajib hukumnya agar tetap berkuasa.
Jadi tujuan oligarki hanya mementingkan kekayaan dan kekuasaan. Inilah yang membuat penguasa yang banyak uang bisa terus berkuasa demi meningkatkan pundi-pundi kekayaannya.
Oligarki di Indonesia
Seperti diketahui, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem demokrasi. Namun, sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia, mempunyai tujuan untuk memeratakan kekuasaan serta ekonomi. Jeffrey Winters yang merupakan analisis politik, mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia ternyata dikuasai oleh kelompok oligarki, akibatnya sistem demokrasi semakin jauh dari cita-cita serta tujuan untuk memakmurkan rakyat Indonesia.
Winters juga menjelaskan bahwa ketimpangan kekayaan di Indonesia jauh lebih merata antara kelompok kaya dengan kelompok miskin saat tahun 1945 jika dibandingkan saat ini. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kelompok elit dan oligarki di Indonesia sudah menguasai serta mengontrol sistem demokrasi dan berlanjut Indonesia mempunyai oligarki demokrasi.
Winters pun menambahkan jika sistem demokrasi yang sedang berkembang akan semakin membuat oligarki merajalela. Hal ini bukan kesalahan sistem demokrasi, melainkan kurangnya penegakan hukum.
Oligarki menjadi faktor utama dalam mempengaruhi ekonomi politik di Indonesia. Oligarki sudah ada sejak masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Dan terus berlanjut hingga runtuhnya pemerintahan Soeharto, yang semula oligarki sultanistik menjadi oligarki penguasa kolektif. Lantas oligarki tidak hilang begitu saja, justru terdapat penekanan tentang bagaimana kekuasaan oligarki di Indonesia kontemporer.
Richard Robison serta Vedi R. Hadiz di dalam bukunya yang berjudul Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market. Mereka menjelaskan jika oligarki yang terjadi di Indonesia tidak hilang pasca reformasi. Justru oligarki terus bertransformasi dengan cara menyesuaikan konteks politik di Indonesia yang didorong oleh Neoliberalisme. Setelah kejadian krisis ekonomi pada 1998, oligarki bisa bertahan dan menjadi tokoh utama di dalam dunia bisnis di Indonesia.
