Kementerian LHK Siap Lepaskan 42 Ribu Ha Lahan Hutan untuk Bangun IKN
Bappenas bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan sejumlah lembaga akan membahas lebih detail terkait delapan peraturan pelaksanaan prioritas itu. Pembahasan akan dilakukan di Balikpapan besok Kamis (3/2).
"Hasilnya akan diduskusikan lagi bersama KSP pada 16 Februari 2022,” ujar Febry.
Kementerian PUPR telah mengidentifikasi lapangan, seperti akses jalan menuju pusat IKN, kavling untuk pembangunan istana presiden, perkantoran, hunian ASN, hingga fasilitas lainnya.
Selain itu desain besar ibu kota bernama Nusantara itu juga tengah disiapkan. Namun, pembangunan infrastruktur masih menunggu aturan turunan IKN. “Prinsipnya satgas harus bisa bekerja dengan nyaman dan maksimal jika ada payung hukumnya,” katanya.
Sebagai informasi, pembangunan dan pemindahan IKN pada tahap satu 2022-2024 fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, sarana utama, pemindahan ASN termasuk TNI/Polri, inisiasi sektor-sektor ekonomi, dan kepindahan Presiden ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan sebelum 16 Agustus 2024.
