PKS Ungkap Alasan di Balik Sikap Konsisten Jadi Opisisi
Ahmad mengatakan, UU IKN bermasalah baik secara formil atau prosedural maupun secara material atau substansial. Ia menyebut bahwa kebijakan pemindahan ibu kota tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa.
"PKS memandang bahwa RUU IKN dibahas secara tidak memadai, secara ugal-ugalan, secara serampangan dan secara asal-asalan," ujar Ahmad.
Menurut dia, pemerintah seharusnya menggelar diskusi dan menyerap aspirasi masyarakat secara terbuka. Penyerapan aspirasi dapat dilakukan pada kampus, organisasi masyarakat, komunitas masyarakat adat, organisasi bisnis pada pelaku usaha, TNI-Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan serikat buruh.
Tidaklah bijak bagi pemerintah selaku pemimpin jika memaksakan kehendaknya dan kelompoknya tanpa mempertimbangkan suara rakyat yang dipimpin. Ia menyebut memindahkan ibu kota harus melalui perhitungan dari seluruh variabel.
Beberapa variabel yang disebut oleh Ahmad adalah dampak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), masyarakat sekitar, hingga kehidupan rumah tangga masyarakat. "Ini nanti dibayar dengan pajak-pajak rumah tangga yang pada akhirnya juga akan menjadi penderitaan bagi keluarga-keluarga Indonesia," ujar Ahmad.
Pemindahan ibu kota , menurut dia, juga akan berdampak pada ekosistem satwa dan fauna sehingga perlu diperhitungkan secara matang dalam mengambil kebijakan pemindahan ibu kota.
