RUU PPP Disahkan Jadi Usul DPR Meski Ditolak PKS
Saat membacakan pandangan Fraksi, Bukhori mengatakan PKS menolak untuk dilakukan pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna hari ini sebelum dilakukan perbaikan yang menjadi catatan penting Fraksi PKS terhadap Revisi UU PPP.
Beberapa diantaranya pertama adalah PKS menegaskan Revisi UU PPP tidak dimaksudkan semata-mata memberikan payung hukum terhadap UU Cipta Kerja. PKS mengatakan Revisi UU PPP seharusnya sebagai upaya untuk menyusun tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka perbaikan kualitas legislasi.
PKS kemudian mengusulkan sejumlah prasyarat penggunaan Metode Omnibus. Pertama Metode Omnibus hanya dapat digunakan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan terhadap satu bidang atau satu topik khusus tertentu atau kluster.
Kedua bahwa diperlukan pengaturan tentang alokasi waktu yang memadai untuk penyusunan peraturan perundang-undangan yang menggunakan Metode Omnibus. Hal ini agar penyusunannya tidak dilakukan secara tergesa-gesa dengan mengabaikan partisipasi publik.
