Mahfud MD Klarifikasi Surat Kemenko Polhukam untuk Bahas Pemilu Mundur
Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) berencana menggelar rapat koordinasi dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Balikpapan, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan, pada Senin, 21 Maret mendatang.
Berdasarkan surat undangan rapat yang diterima Katadata.co.id, KPU, Bawaslu dan Kaban Kesbangpol Balikpapan diminta hadir sebagai narasumber dalam rapat tersebut. untuk membahas agenda isu pemunduran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan diselenggarakan secara serentak, serta isu calon penjabat (pj) Kepala Daerah.
Surat berkop Kemenko Polhukam ini diteken oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Djaka Budhi Utama.
Menanggapi surat tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD memberikan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya. Kata Mahfud, agenda rapat tersebut merupakan acara Kedeputian I Kemenko Polhukam, dan tidak akan mempengaruhi tahapan pemerintah dalam mempersiapkan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Jadi, itu agenda untuk menjawab bahwa isu penundaan pemilu itu takkan mempengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024," ujar Mahfud melalui akun instagram @mahfudmd pada Jumat (18/3).
Mahfud menegaskan pemerintah akan berpedoman pada konstitusi, dan tetap menggelar Pemilu sesuai tanggal yang sudah disepakati sebelumnya dalam rapat bersama antara lembaga penyelenggara pemilu, legislatif, dan pemerintah.
“Isu yang berkembang itu adalah isu politik di luar agenda tugas Pemerintah,” ungkap Mahfud.
Sementara itu, Ketua KPU Ilham Saputra menegaskan bahwa hingga saat ini Kemenko Polhukam belum mengundang pihak KPU untuk membahas mengenai perubahan jadwal Pemilu.
“Sampai saat ini belum,” ujar Ilham saat dihubungi wartawan pada Jumat (18/3).
Sebelumnya, wacana untuk menunda Pemilu 2024 mencuat setelah diusulkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar Februari lalu. Alasannya, saat ini Indonesia masih dilanda pandemi sehingga butuh pemulihan ekonomi.
Usulan ini kemudian disetujui Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Selanjutnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Maves) Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, bahwa sekitar 110 juta warga mendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode.
Dalam podcast bersama Deddy Corbuzier, Luhut menjelaskan sentimen itu bersumber dari big data yang menangkap percakapan masyarakat di media sosial. Mereka umumnya menolak anggaran triliunan Rupiah digunakan untuk pemilu.
Menanggapi ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani, secara tegas menolak adanya perubahan jadwal pada pelaksanaan Pemilu 2024.
Menurutnya, sikap para pimpinan DPR mengikuti mekanisme yang berlaku, dengan menyelenggarakan Pemilu sesuai tanggal yang sudah ditetapkan Komisi II DPR bersama penyelenggara Pemilu dan pemerintah, yakni 14 Februari 2024.
"Jadi mekanisme yang sudah berjalan yah, kita sepakati dahulu untuk kita jalankan dengan sebaik-baiknya," ujar Puan usai memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV Tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Selasa (15/3).
Meski begitu, Muhaimin Iskandar yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR tak sependapat. Sebagai pihak yang pertama kali mengusulkan wacana untuk menunda Pemilu 2024, ia menegaskan PKB bergeming.
Bahkan, Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin Iskandar, akan berusaha melobi para ketua umum partai politik lainnya agar sependapat dengan mereka. "Kita (PKB) masih menunggu Ketum-ketum (ketua umum)," ujar Cak Imin di Kompleks Parlemen pada Selasa (15/3).
Sejauh ini, pada koalisi pemerintah, PKB, Golkar, dan PAN menjadi partai yang mendukung masa jabatan Jokowi menjadi tiga periode. Sedangkan PDIP, Nasdem, dan Gerindra menolak. Di sisi lain, untuk kelompok oposisi, PKS dan Demokrat sama-sama menolak wacana tersebut terwujud.
Sementara Presiden Jokowi menyatakan tunduk terhadap konstitusi.
