DPR Sahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Menurutnya, pembahasan UU TPKS berjalan cukup cepat, karena mulai dibahas bersama pemerintah pada akrhir Maret lalu, tepatnya Kamis (24/3). Kemudian pada Senin (28/3), sudah dilakukan pembahasan mengenai substansi. Lalu pada 29 Maret sampai 5 April dilakukan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hingga pada Rabu (6/4) dilaksanakan rapat pleno pembahasan RUU TPKS pada Tingkat I oleh Baleg DPR.
"Inilah pencapaian kita bersama. Semoga menjadi langkah awal bagaimana peradaban kita memuliakan perempuan dan anak," kata Willy.
Dalam sidang paripurna tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati turut menyampaikan pandangan terakhir dari UU TPKS.
Baginya, undang-undang ini merupakan landasan yang utuh, adil, dan formil bagi para korban TPKS, sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Di dalam UU TPKS, terdapat beberapa pasal yang dianggap sebagai terobosan dalam hal perlindungan perempuan dan anak, di antaranya:
• Pengualifikasian TPKS dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sebagaimana diatur dalam undang-undang lainnya.
• Pengaturan hukum acara yang komprehensif dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia (HAM), penghormatan, dan tanpa intimidasi.
• Pengakuan penjaminan hak korban sejak terjadinya TPKS dan dilaksanakan sesuai kondisi serta kebutuhan korban.
• Pemberian restitusi oleh pelaku TPKS.
• Jika harta kekayaan pelaku tidak mencukupi, negara memberikan kompensasi kepada korban sesuai putusan pengadilan.
• Perkara TPKS tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap anak.
