Mewanti-wanti Transparansi Penunjukkan Penjabat Kepala Daerah
Selama ini, publik hanya mengetahui bahwa nama penjabat kepala daerah akan terpilih melalui serangkaian seleksi, tetapi pemerintah terkesan tertutup mengenai rangkaian proses seleksi yang sedang berjalan. Termasuk mengenai tata cara menjaring nama calon, serta kriteria pemilihan.
Titi khawatir, tanpa proses yang transparan penunjukkan Penjabat Kepala Daerah berpotensi menciptakan kecurigaan, karena ketiadaan partisipasi publik dalam membantu menelusuri rekam jejak calon tersebut. Apalagi, para penjabat akan menduduki posisi strategis hingga lebih dari dua tahun.
Selain itu, mereka akan menjadi pemerintahan transisi dalam menyambut agenda politik besar yaitu Pemilu 2024.
"Kita tidak ingin Penjabat dikaitkan dengan politik partisan atau politik praktis," ungkap Titi.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo sudah sempat menyoroti masa peralihan kepemimpinan di daerah menuju pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Jokowi ingin kandidat penjabat kepala daerah terseleksi dengan baik sehingga memiliki kualitas dan siap mengatasi persoalan situasi daerah maupun nasional.
"Seleksi figur-figur penjabat daerah betul-betul dilakukan dengan baik, sehingga kita mendapatkan penjabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat, dan menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi global yang tidak mudah," jelas Jokowi saat memberikan arahan pada rapat koordinasi persiapan Pemilu 2024 yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (10/3).
Berikut daftar masalah mendesak untuk pemimpin nasional 5 tahun ke depan:
