Jokowi Murka Lagi Lihat K/L hingga Pemda Hobi Impor, Sebut Kata Bodoh
Presiden Joko Widodo kembali mengungkapkan kekesalannya lantaran pemerintah pusat hingga daerah masih gemar mengimpor barang. Bahkan ia menyebut cara seperti ini tidak patut dilakukan lantaran tak mengungkit ekonomi Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/6). Jokowi mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kerap dibelanjakan untuk barang impor.
Bahkan, menurutnya banyak Kementerian dan Lemabga (K/L) serta daerah tidak mau membeli barang dalam negeri. Alasannya macam-macam mulai dari spesifikasi yang dianggap tak sesuai hingga kualitas.
Hal ini membuat Presiden marah. Menurutnya, ekonomi negara bisa terbantu banyak dengan besaran belanja pemerintah pusat Rp 2.714 triliun dan pemerintah daerah Rp 1.197 triliun.
"Kalau caranya seperti ini bodoh sekali kita. Saya ngomong apa adanya," kata Jokowi seperti disiarkan dalam Youtube Sekretariat Presiden.
Jokowi lalu mencontohkan beberapa barang yang ada di e-katalog namun sebenarnya bisa diproduksi dalam negeri. Ia mengatakan harga mesin jahit lokal sebesar Rp 12,8 juta, di bawah produk impor yakni Rp 13 juta.
Begitu pula harga selang oksigen lokal Rp 6.900 atau di bawah produk impor yakni Rp 8.300. "Apa sih bedanya, jelas lebih murah. Tutup mata beli yang dalam negeri, tidak pakai alasan," katanya.
Ia lalu menceritakan pengalamannya lima tahun lalu. Saat itu Jokowi menerima laporan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lantaran mengaku tidak bisa membuat pipa. Setelah memeriksa sendiri, ternyata Presiden menemukan produsen lokal sanggup membuat pipa tersebut.
"Sekali lagi, kita ini pintar-pintar, tapi melakukan hal yang sangat bodoh," kata Jokowi.
Oleh sebab itu ia meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi belanja tersebut. Jokowi juga berharap 514 kabupaten dan kota memiliki e-katalog lokal.
"Sebelumnya hanya 46 pemda yang punya, sekarang naik jadi 123. Ini pasti (karena) dikejar-kejar BPKP," kata Jokowi.
Bulan Maret lalu Jokowi sempat murka lantaran instansi pemerintah masih membelanjakan anggaran untuk produk impor. Padahal, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri masih bisa memproduksi barang yang dibutuhkan para instansi.
"Apa-apaan ini. Dipikir kita bukan negara yang maju, membuat CCTV saja beli impor," ujar dia pada Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3)
