Gugat Presidential Threshold, Seberapa Kuat Posisi Hukum PKS?

Image title
8 Juli 2022, 14:57
pks, mahkamah konstitusi, presidential threshold
ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.
Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul (kanan) memimpin sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung Mahkamah Konsitusi, Jakarta, Senin (4/7/2022).

“Beragam suku, pulau, etnis, dan budaya harusnya juga memiliki calon presiden yang beragam agar menghilangkan friksi-friksi perpecahan,” kata Feri.

Selain itu, dalam konteks kepemiluan, ambang batas pencalonan presiden dapat membuka ruang permainan yang tak sehat dalam Pemilu. Ini lantaran presidential threshold hanya akan menguntungkan partai-partai besar. 

“Itu-itu saja partainya karena hanya mereka yang berhak mencalonkan presiden. Dengan sendirinya mereka juga akan memperkuat dirinya di parlemen,” kata Feri.

Sedangkan Partai Gerindra memiliki opini berbeda. Mereka tak yakin MK akan mengabulkan gugatan PKS lantaran partai tersebut ikut membahas UU Pemilu.

“Kebetulan saya pengacara dan saya paham sekali di MK biasanya gugatan seperti itu dipersoalkan legal standing-nya,” ujar Ketua Bidang Advokasi Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerindra, Habiburokhman pada Kamis (7/7) di Kompleks Parlemen.

Halaman:
Reporter: Ashri Fadilla

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...