Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Ditargetkan Nol Persen pada 2024
Ia mengungkapkan sasaran pembangunan didasarkan pada Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2023 yang bertema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, yang menjabarkan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
“RKP 2023 memuat lima arahan dan komitmen pemerintah, yakni kebijakan pada prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional,” ujarnya.
Sebelumnya pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan pada tahun depan turun ke level 7,5% hingga 8,5% dari target tahun ini 7,5% hingga 9%. Penurunan kemiskinan akan didorong melalui peningkatan produktivitas dengan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Arah kebijakan percepatan pembangunan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem tidak dapat dilakukan dengan cara business as usual," kata Suharso dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan 2022 di Jakarta, beberapa waktu lalu Kamis (28/4).
Suharso mengatakan tingkat kemiskinan memang mengalami penurunan selama periode 2015-2019. Namun, angka ini kembali naik pada 2020 akibat pandemi Covid-19 meski sudah mulai turun pada 2021.
Untuk itu, Soeharso menilai penurunan kemiskinan harus dipercepat melalui arah kebijakan yang sejalan dengan agenda sustainable development goals (SDGs). Indonesia dalam agenda SDG's menargetkan, tidak ada kemiskinan ekstrem pada 2030. Adapun Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar menuntaskannya pada akhir 2024.
