Tumpahan Minyak Montara, Perusahaan Thailand Akan Ganti Rugi Rp 2 T
Tak hanya itu, dari uang ganti rugi tersebut dia berencana untuk membuat sebuah organisasi penangkapan ikan untuk para nelayan dan modalnya akan dihitung langsung oleh pihak profesional serta akan diawasi.
"Nanti saya suruh orang profesional yg hitung dan akan saya awasi. Supaya mereka yang 15 ribu nelayan itu sejahtera," ujarnya
Luhut berharap agar kedepannya kasus ini tidak dilupakan walaupun kepemerintahan Presiden Joko Widodo akan segera berakhir kurang dari dua tahun, "Jadi jangan dilupakan kasus ini, kita harus selesaikan sebelum kepemerintahan Presiden Jokowi berakhir. Itu tugas pemerintah," ujarnya.
Sebagai informasi, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia sebenarnya sudah mengajukan nilai ganti rugi sebesar US$ 5 juta. Dana ini diwujudkan dalam bentuk program corporate social responsibility (CSR) kepada warga di pesisir Laut Timor, yang mata pencahariannya terganggu akibat tumpahan minyak Montara.
Saat itu PTT EP sempat meminta diskon nilai ganti rugi ini menjadi US$ 3 juta. Namun demikian, hingga sekarang penyelesaian masalah ini belum juga menemukan kejelasan. Luhut meminta agar hal tersebut ditanyakan kepada pihak berwenang yang menjabat pada pemerintahan sebelumnya.
Pada 7 Oktober 2009, Otoritas Keselamatan Maritim Australia (AMSA) memberikan informasi kepada Kementerian Perhubungan Indonesia bahwa pencemaran minyak mentah sudah mencapai sekitar 51 mil laut dari Pulau Rote, NTT. Namun, pada 3 November 2009, kebocoran berhasil ditutup.
