Kemenhub Intensifkan Koordinasi Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Nataru

Nadya Zahira
29 Desember 2022, 22:00
Kemenhub Intensifkan Koordinasi Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Nataru
ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
Foto areal sejumlah kapal nelayan bersandar saat tidak melaut di Dermaga Muara Angke, Jakarta, Rabu (28/12/2022). Sejumlah nelayan terpaksa tidak melaut karena BMKG memberi peringatan akan ada hujan intensitas lebat hingga sangat lebat serta angin berkecepatan tinggi, dan meningkatnya ketinggian gelombang yang akan melanda wilayah Indonesia hingga awal tahun 2023.

Kementerian Perhubungan mengintensifkan koordinasi dengan BMKG, BRIN, dan BNPB untuk melakukan antisipasi cuaca ekstrem yang terjadi pada musim libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2022/2023.

“Karena lonjakan penumpang yang tinggi pada libur Nataru kali ini dan adanya potensi cuaca ekstrem yang membahayakan keselamatan perjalanan, maka kami akan terus berkoordinasi secara intensif dengan BMKG, BRIN, dan BNPB,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, melalui keterangan resmi, pada Kamis (29/12).

Budi mengatakan, para stakeholder terkait melakukan rapat koordinasi membahas mengenai prakiraan cuaca dan rekomendasinya. Hasilnya menjadi bahan rujukan yang penting bagi pengelolaan transportasi yang berkeselamatan. Sehingga, dapat memberikan peringatan kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan.

Adapun, sejumlah wilayah yang telah diprediksi akan terjadi lonjakan pergerakan penumpang di masa libur Nataru akan menjadi perhatian khusus untuk mengantisipasi cuaca buruk, di antaranya yaitu: Jabodetabek, Jawa Barat dan Jawa Tengah, serta beberapa selat yang akan ramai dilalui penumpang kapal penyeberangan yakni: Selat Sunda, Selat Bali, dan Selat Lombok.

Ia mengatakan, rekomendasi keadaan cuaca sangat dibutuhkan oleh Kemenhub bersama para pengelola sarana dan prasarana transportasi, untuk mengeluarkan kebijakan di sektor transportasi. Misalnya, penerbitan Notice to Airmen atau Notam di sektor penerbangan untuk menunda penerbangan, ataupun membatalkan penerbangan. 

Kemudian, mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar atau SPB di sektor laut dan penyeberangan untuk melakukan penundaan kapal untuk berlayar selama cuaca, gelombang, dan arus laut dinyatakan dalam kondisi ekstrem.

“Rekomendasi ini sangat kami butuhkan untuk memberikan alert atau peringatan kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan," tutur Budi. 

"Jadi ketika cuaca dinyatakan tidak baik dan membahayakan keselamatan perjalanan, maka secara tegas kami akan keluarkan kebijakan untuk menunda perjalanan transportasi sampai keadaan cuaca membaik."  

Tak hanya itu, Budi juga akan berkoordinasi dengan para kepala daerah, khususnya di daerah yang terjadi lonjakan penumpang yang signifikan di masa libur Nataru ini, untuk lebih waspada terhadap gangguan cuaca yang terjadi.

“Akibat cuaca, sejumlah insiden di sektor transportasi sudah terjadi. Untuk itu, kami meminta para Dirjen untuk memberlakukan kebijakan yang lebih tegas, misalnya: membatasi kendaraan dengan muatan tertentu, atau membatalkan perjalanan demi keselamatan bersama,” tegas Budi.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyampaikan, berdasarkan prakiraan cuaca periode 29 Desember 2022 sampai 1 Januari 2023, terjadi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat akan terjadi di wilayah Jabodetabek. 

“Besok per 30 Desember 2022, potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat akan terjadi di sebagian besar wilayah Jabodetabek. Sementara besok lusa (31/12) dan 1 Januari 2023, intensitas hujan ringan hingga sedang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan upaya modifikasi cuaca menggunakan Teknologi Modifikasi Cuaca atau TMC. Sehingga, melalui TMC tersebut dapat memodifikasi cuaca. Baik itu meningkatkan intensitas curah hujan di suatu tempat tertentu (rain enhancement), atau menurunkan intensitas curah hujan di suatu tempat tertentu (rain reduction). 

“Kami telah lakukan penyemaian di sejumlah wilayah mulai dari 25 -28 Desember 2022 dan akan dilanjutkan sampai di awal Januari 2023,” tuturnya.

Selanjutnya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, pelaksanaan modifikasi cuaca melalui TMC membutuhkan koordinasi dari pemerintah daerah untuk menetapkan situasi darurat di daerahnya masing-masing. 

“Jika situasi darurat telah ditetapkan, tim TMC bisa dengan cepat melakukan operasi penyemaian melalui pesawat,” ujarnya melalui keterangan resmi, pada Kamis (29/12)

Menurut survei Ipsos, dari sekitar 1.000 responden Indonesia, 83% di antaranya memperkirakan kejadian cuaca ekstrem di dalam negeri akan meningkat pada tahun depan.

Kemudian 78% memprediksi tahun depan akan ada bencana alam yang melanda kota besar di Indonesia, dan 69% merasa tahun 2023 akan menjadi tahun dengan suhu terpanas sepanjang sejarah.

Reporter: Nadya Zahira

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...