Pemerintah Akan Bahas Soal Aborsi dalam RUU Kesehatan

Sebagai informasi, pengaturan aborsi pernah dicoba legislator saat menggodok Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Akhirinya pembahasan aborsi dikeluarkan dari beleid tersebut lantaran menghambat proses pengesahan.

Partai politik yang menolak pembahasan aborsi adalah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Saat pembahasan RUU Kesehatan di Baleg, PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak pembahasan RUU Kesehatan.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej, mengungkapkan pasal-pasal mengenai pemerkosaan dan aborsi akan diatur lebih banyak pada revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).  

Walaupun pada Pasal 4 UU TPKS sudah menjelaskan berbagai kejahatan seksual yang masuk kategori TPKS. Namun khusus untuk pemerkosaan dan aborsi diperlukan harmonisasi pada Revisi KUHP untuk mempermudah pembuktiannya.