Mahfud: Pemerintah Tidak Minta Maaf Soal Pelanggaran HAM Masa Lalu
Pada 1974, Presiden Habibie bertemu dengan Presiden Soeharto di Jerman. Mahfud menilai kedua Kepala Negara tersebut saling mengenal. Saat bertemu, Habibie menceritakan kondisinya kepada Soeharto.
Alhasil, Habibie dibawa pulang oleh Soeharto ke Indonesia. "Jadilah dia orang besar yang kemudian jadi presiden. Korban yang seperti ini, orang yang bukan terlibat G30S, sekarang masih ada di luar negeri," ujar Mahfud.
Mahfud mencatat setidaknya masih ada 39 orang yang tidak seberuntung Habibie. Menurutnya, puluhan orang tersebut kini tidak memiliki aset di Indonesia dan hidup di luar negeri, seperti Ceko, Kroasia, Cina, dan Belanda.
Mahfud menyampaikan para korban telah beberapa kali diundang kembali ke Indonesia sejak zaman Presiden Gus Dur, namun kerap ditolak. Mahfud mengatakan para korban kini hanya ingin agar negara mengakui mereka sebagai bukan pengkhianat negara.
"Mereka sudah tidak punya keluarga di sini, asetnya sudah habis, mereka sudah kawin di sana. Mereka ini hanya ingin dinyatakan bukan pengkhianat. Bahwa mereka belajar dan disekolahkan secara sah oleh negara," kata Mahfud.
Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo akan meluncurkan upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non Yudisial pada Juni 2023 di DI Aceh. Menurutnya, Kepala Negara akan memulai peluncuran tersebut di tiga titik, yakni Kecamatan Simpang Tiga, Rumoh Geudong, dan Desa Jambo Keupok.
Mahfud berpendapat bentuk peluncuran tersebut adalah peresmian tanam belajar atau living park tentang HAM di masing-masing titik tersebut. Selain itu, Presiden Jokowi direncanakan mengumumkan 39 nama yang menjadi korban pelanggaran HAM Berat masa lalu yang kini hidup di luar negeri.
