Bank DBS: Perekonomian Indonesia Lanjutkan Tren Positif di 2023
Baru-baru ini, pemerintah menerapkan kebijakan transisi dari ekspor bijih nikel ke produksi dengan nilai jual lebih tinggi. Pembatasan ekspor bijih nikel mentah dinilai akan mendorong peningkatan tajam dalam pembangunan smelter.
Pembangunan smelter ditujukan untuk memproduksi olahan feronikel dan besi mentah yang mengandung nikel. Hal itu didukung oleh cadangan nikel Indonesia yang terbesar di dunia, yakni sebesar 21 juta meganewton atau 23,7 persen dari cadangan global.
Di sisi lain, pemerintah sedang menggodok rencana pelarangan ekspor bauksit pada Juni 2023. Ini merupakan langkah mendorong kapasitas pengolahan aluminium lokal.
Oleh sebab itu, permintaan untuk logam dasar dan industri pengolahan akan cukup besar. Momentum untuk aliran FDI ke Indonesia, kemungkinan tetap kuat dalam 2-3 tahun ke depan.
”Ini akan membawa manfaat melalui produksi lebih tinggi, keahlian teknis lebih baik, meningkatkan posisi di rantai nilai, meningkatkan ekosistem untuk industri manufaktur, dan limpahan positif terhadap lapangan kerja dan pendapatan,” tulis laporan itu.
Revitalisasi BUMN
Sementara itu, badan usaha milik negara (BUMN), menjadi salah satu katalisator penting dalam pertumbuhan ekonomi domestik. Untuk mengoptimalisasi peran BUMN, pemerintah berfokus pada revitalisasi dan perampingan BUMN.
Kementerian BUMN menindaklanjuti fokus pemerintah dengan melakukan berbagai langkah untuk perbaikan entitas pelat merah itu. Beberapa di antaranya dengan pembentukan holding dan menginisiasi restrukturisasi.
Saat ini, BUMN dikelompokkan menjadi 12 perusahaan induk untuk mendukung strategi prioritas pemerintah. Jumlah BUMN juga dikurangi dari 113 pada 2019 menjadi 41 di akhir 2022.
”Ini diiringi rencana untuk terus menurunkan jumlahnya menjadi 30 pada fase berikut (2024-2024) untuk meraih manfaat efisiensi,” ungkap Maynard.
Kontribusi BUMN terhadap perekonomian cukup besar, yaitu Rp371 triliun atau sekitar 18 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. Hal itu terhitung melalui pajak, dividen, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Dalam riset disebutkan, total aset seluruh BUMN setara dengan setengah PDB Indonesia atau sekitar Rp9.000 triliun (data 2021).
Teranyar, pemerintah tengah mendorong investasi untuk produk dengan nilai jual lebih tinggi di luar smelter. Investasi di bidang produksi baterai pun digalakkan oleh pemerintah dengan melibatkan BUMN seperti Mind ID, Antam, Pertamina, dan PLN.
Dalam pandangan Bank DBS, upaya itu cukup krusial guna menyeimbangkan antara sumber daya dan manfaat efisiensi.
”Antara 2005-2020, pemerintah menyuntikkan lebih dari Rp 250 triliun ke BUMN, tetapi beberapa masih belum berjalan sesuai harapan. Dana dapat digunakan di bidang lain yang akan berdampak lebih besar atau mengurangi beban anggaran,” seperti tertulis dalam hasil riset.
